Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Topik yang Dibahas Jokowi dengan Utusan PM Abe

Kompas.com - 19/01/2018, 14:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Delegasi Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Toshihiro Nikai membahas banyak topik dalam pertemuan bilateral di Istana Presiden Bogor, Jumat (19/1/2018).

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang yang pada tahun 2018 ini memasuki 60 tahun adalah topik pembuka pertemuan Jokowi dan Toshihiro.

Presiden Jokowi menekankan, peringatan sebuah hubungan diplomatik jangan hanya bersifat seremonial.

"Karena itu, dari awal (pertemuan bilateral) Presiden Jokowi sudah menyampaikan, marilah kita peringati 60 tahun hubungan diplomatik ini dengan kerja sama yang sifatnya kongkret," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, usai pertemuan.

(Baca juga : Terima Utusan PM Jepang, Jokowi Bahas Percepatan Infrastruktur)

Topik peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang berlanjut ke topik progres kerja sama di bidang infrastruktur yang saat ini masih berjalan.

Diketahui, Indonesia menjalin kerja sama dengan Jepang dalam hal pembangunan beberapa proyek infraatruktur, antara lain Mass Rapid Transit atau MRT, Kereta Semi Cepat jalur Jakarta-Surabaya dan Pelabuhan Patimban.

Presiden Jokowi sekaligus menyinggung rencana kerja sama di bidang lingkungan hidup. Salah satu kerja sama itu adalah proyek di Sungai Citarum.

"Wakil menteri lingkungan hidup Jepang juga akan meninjau Sungai Citarum untuk mulai penjajakan awal, kerja sama apa yang dapat dilakukan Jepang di Sungai Citarum," ujar Retno.

Toshihiro menyampaikan pesan dari PM Abe mengenai pentingnya Indonesia bagi kawasan Asia, khususnya Jepang.

"Jepang juga sangat mengapresiasi sekali lagi leadership Indo di kawasan (Asia Tenggara)," ujar Toshihiro.

Dalam pertemuan itu, Toshihiro membawa 17 orang delegasi dari anggota parlemen, wakil menteri lingkungan hidup dan sejumlah penasehat kantor perdana menteri itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com