Kompas.com - 18/01/2018, 13:11 WIB
Jemaah dari berbagai daerah mengikuti acara Manasik Umroh First Travel 2017 dan Dzikir Akbar yang diselenggarakan oleh agen perjalanan umroh First Travel di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (6/11/2016). KOMPAS.com / WAHYU ADITYO PRODJOJemaah dari berbagai daerah mengikuti acara Manasik Umroh First Travel 2017 dan Dzikir Akbar yang diselenggarakan oleh agen perjalanan umroh First Travel di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (6/11/2016).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Kegagalan biro swasta perjalanan memberangkatkan jemaah umrah tepat waktu kembali terulang. 

Anggota Ombudsman, Ahmad Suaidi, menyebutkan, agen perjalanan Abu Tours belum bisa memberangkatkan lebih kurang 27.000 anggota jemaah umrah.

Sebelum kejadian Abu Tours, Ombudsman menyebut ada juga kasus perjalanan umrah yang gagal memberangkatkan sekitar 8.000 anggota jemaah.

Sejauh ini pihaknya belum melakukan investigasi terhadap kasus Abu Tours meski sudah ada laporan masuk dari jemaah ke Ombudsman.

Namun, pihaknya berjanji melakukan investigasi tersebut dan berharap Kementerian Agama melakukan perbaikan yang lebih ketat.

Misalnya, dalam hal persyaratan terhadap agen perjalanan umrah. Agen perjalanan umrah, lanjut Suaidi, haruslah punya pengalaman minimal tiga sampai empat tahun di perjalanan umum.

"Baru kemudian daftar perjalanan umrah dengan persyaratan cukup ketat," ujar Suaidi di acara "Ngopi Bareng Ombudsman" di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

(Baca juga: Regulasi Penyelenggaraan Umrah Akan Diperketat Lewat Revisi UU)

Acara Ngopi Bareng Ombudsman dengan pimpinan dan anggota Ombudsman di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).Kompas.com/Robertus Belarminus Acara Ngopi Bareng Ombudsman dengan pimpinan dan anggota Ombudsman di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Kemudian harus terdaftar di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan harus ada rekomendasi di Kementerian Pariwisata serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Dengan pembaruan pendirian. Jadi, kalau PT-nya itu berdiri di Kemenpar, tetapi kalau mau beralih atau mau punya proyek ke umrah, harus ada rekomendasi lagi dari Kemenkumham," ujar Suaidi.

Setiap tahun, Kemenag juga harus mengecek pajak agen perjalanan tersebut. Kalau tidak melaksanakan kewajiban pajak, tidak boleh agen perjalanan itu lolos menjadi agen perjalanan umrah.

"Dalam kasus First Travel itu satu tahun sebelum kejadian tidak bayar pajak. Jadi, seharusnya satu tahun sebelumnya sudah bisa sanksi," ujar Suaidi.

Salah satu aspek korban kegagalan pemberangkatan jemaah umrah jumlahnya besar, menurut dia, karena Kemenag dianggap memberikan toleransi atau negosiasi antara perusahaan perjalanan dan jemaah.

Jadi, begitu ada kasus, jemaah justru meminta Kemenag tidak memberikan sanksi kepada agen perjalanan umrah yang bermasalah tersebut, apalagi sampai melakukan penutupan.

"Hal ini membuat kompleks. Kenapa First Travel sampai 50.000 lebih hampir 60.000 korban karena ada waktu yang dipakai untuk negosiasi dan tidak segera diberikan sanksi," ujar Suadi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Alasan Mengapa Indonesia Kini Perlu Awasi Masuknya WN India...

Alasan Mengapa Indonesia Kini Perlu Awasi Masuknya WN India...

Nasional
MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya di Rumah

MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya di Rumah

Nasional
HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

Nasional
Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X