Kompas.com - 15/01/2018, 20:51 WIB
Calon Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Airlangga Hartarto mengumumkan penunjukan Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR hingga 2019 menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/18 WAHYU PUTRO ACalon Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Airlangga Hartarto mengumumkan penunjukan Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR hingga 2019 menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/18
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara resmi telah melantik politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

"Kami hargai saja proses yang sudah dilakukan di DPR tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dimintai tanggapannya, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Bamsoet, sapaannya, resmi dilantik dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini. Proses pemilihan Ketua DPR itu, lanjut Febri, di atur dalam ketentuan UUMD3 dan Tatib DPR.

Baca juga : Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Dikhawatirkan Punya Konflik Kepentingan

"Untuk pengusulannya siapa orangnya, tentu itu domain dari partai politik masing-masing dalam hal ini Partai Golkar," ujar Febri.

Setelah dilantik, KPK berharap Bamsoet bisa bersinergi dengan lembaga antirasuah dan konsen dalam upaya pemberantasan korupsi ke depannya.

Tak hanya punya program pencegahan korupsi yang masuk di partai politik, lanjut Febri, KPK juga bekerja sama dengan DPR dalam hal pencegahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi posisi KPK adalah kami hargai mekanisme dan proses yang berjalan di DPR tersebut," ujar Febri.

Baca juga : Usai Dilantik, Bambang Soesatyo Singgung Masalah Korupsi di DPR

Pelantikan Bamsoet sebelumnya dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Wakpolri Irjen (Pol) Syafrudin, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakil Ketua Komnas HAM Sandra Moniaga.

Kesemuanya merupakan mitra kerja Bamsoet selaku Ketua Komisi III DPR. Hadir pula Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto ditemani sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Seiring penunjukannya sebagai Ketua DPR, Bamsoet ditarik keanggotaannya dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Fraksi Partai Golkar atas instruksi Airlangga.

Bamsoet pun diamanahi oleh Airlangga untuk menyelesaikan dua tugas utama, yakni merampungkan rekomendasi Pansus Angket KPK dan menyelesaikan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Kompas TV Bambang Soesatyo dilantik sebagai ketua DPR baru pengganti Setya Novanto.




Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X