Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Dikhawatirkan Punya Konflik Kepentingan

Kompas.com - 15/01/2018, 17:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jerry Sumampouw khawatir hubungan DPR RI dan KPK kembali tidak harmonis jika Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.

Pasalnya, Bamsoet menjadi salah seorang saksi dalam kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK. Hal itu pun dikhawatirkan menuai konflik kepentingan yang berujung pada konflik antarlembaga.

"Kapan hari saja beliau dipanggil KPK, tapi tidak hadir. Kalau ini (pelantikan) Bamsoet ini dipaksakan, bisa membuat DPR dan KPK ini (konflik) berapa jilid lagi? Kan jilid satu dan dua kemarin sudah," ujar Jerry saat ditemui di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Baca juga : Disebut di Sidang E-KTP, Bambang Soesatyo Bantah Pernah Tertekan Saat Diperiksa KPK

Meskipun Bamsoet dilantik menjadi Ketua DPR RI, lanjut Jerry, KPK tidak akan mungkin menghentikan kasus yang melibatkannya. KPK dipastikan akan tetap memanggil Bamsoet untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan korupsi tersebut.

Dalam proses inilah Jerry khawatir DPR RI dengan KPK memasuki bab kelam yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah peristiwa "Cicak vs Buaya".

"Kalau misalnya nanti malam dilantik, kemudian muncul panggilan kedua dia tidak datang juga. Terus sampai panggilan ketiga hingga pada akhirnya dipanggil paksa. Bayangkan saja ketua DPR dipanggil paksa, ini pasti akan ramai lagi," ujar Jerry.

Baca juga : Ada Kegiatan Golkar, Bambang Soesatyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Jerry menyarankan internal Golkar mengubah keputusannya terkait penunjukan Bamsoet. Golkar diharapkan menunjuk sosok yang bersih dan profesional demi masa depan partai berlambang pohon beringin itu sendiri.

Diberitakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi menunjuk anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Airlangga di ruang rapat Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com