Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Dikhawatirkan Punya Konflik Kepentingan

Kompas.com - 15/01/2018, 17:13 WIB
Calon Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Airlangga Hartarto mengumumkan penunjukan Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR hingga 2019 menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/18 WAHYU PUTRO ACalon Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Airlangga Hartarto mengumumkan penunjukan Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR hingga 2019 menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/18
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jerry Sumampouw khawatir hubungan DPR RI dan KPK kembali tidak harmonis jika Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.

Pasalnya, Bamsoet menjadi salah seorang saksi dalam kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK. Hal itu pun dikhawatirkan menuai konflik kepentingan yang berujung pada konflik antarlembaga.

"Kapan hari saja beliau dipanggil KPK, tapi tidak hadir. Kalau ini (pelantikan) Bamsoet ini dipaksakan, bisa membuat DPR dan KPK ini (konflik) berapa jilid lagi? Kan jilid satu dan dua kemarin sudah," ujar Jerry saat ditemui di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Baca juga : Disebut di Sidang E-KTP, Bambang Soesatyo Bantah Pernah Tertekan Saat Diperiksa KPK

Meskipun Bamsoet dilantik menjadi Ketua DPR RI, lanjut Jerry, KPK tidak akan mungkin menghentikan kasus yang melibatkannya. KPK dipastikan akan tetap memanggil Bamsoet untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan korupsi tersebut.

Dalam proses inilah Jerry khawatir DPR RI dengan KPK memasuki bab kelam yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah peristiwa "Cicak vs Buaya".

"Kalau misalnya nanti malam dilantik, kemudian muncul panggilan kedua dia tidak datang juga. Terus sampai panggilan ketiga hingga pada akhirnya dipanggil paksa. Bayangkan saja ketua DPR dipanggil paksa, ini pasti akan ramai lagi," ujar Jerry.

Baca juga : Ada Kegiatan Golkar, Bambang Soesatyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Jerry menyarankan internal Golkar mengubah keputusannya terkait penunjukan Bamsoet. Golkar diharapkan menunjuk sosok yang bersih dan profesional demi masa depan partai berlambang pohon beringin itu sendiri.

Diberitakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi menunjuk anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Airlangga di ruang rapat Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X