Presidential Threshold 20 Persen, Golkar Prediksi Hanya Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 - Kompas.com

Presidential Threshold 20 Persen, Golkar Prediksi Hanya Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019

Kompas.com - 12/01/2018, 15:32 WIB
Capres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua.TRIBUNNEWS/HERUDIN Capres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin memprediksi hanya akan ada dua calon yang muncul dalam pemilihan presiden 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Dengan ambang batas 20 persen itu paling bisa 4 calon ya. Tapi saya tidak melihat ada calon baru. Paling-paling calon yang lama, mungkin 2 calon paling banyak," ujar Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Dalam putusannya, MK menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

(Baca juga: Presidential Threshold 20 Persen, Demokrat Optimistis Usung Capres atau Cawapres)

Menurut Mahyudin, setiap parpol harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Partai Golkar sendiri telah mendeklarasikan dukungannya ke Joko Widodo. Sementara Gerindra akan tetap mengusung Prabowo.

Jika dilihat dari peta koalisi maka bisa dilihat dari komposisi parpol pendukung pemerintah dan oposisi.

Parpol pendukung pemerintah yakni mendominasi PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura dan PAN yang mencapai 68,9 persen. Sementara gabungan parpol oposisi adalah Partai Gerindra dan PKS.

"Dengan ambang batas 20 persen ya harus ada koalisi tapi saya kira enggak ada masalah buat Jokowi. Kalau Golkar sudah 14 persen tapi ya Golkar sama PDI-P ya," kata Mahyudin.

Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, partainya tetap akan mengusung sang Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2019.

Ia mengatakan, partainya tetap akan mengusung Prabowo bersama sekutunya, PKS, untuk Pemilu Presiden 2019.

"Seperti kata Pak Prabowo, PKS kan sekutu kami dan yang selama ini sudah teruji tidak pernah meninggalkan kami, ya, PKS," kata Andre saat dihubungi, Kamis (11/1/2018).

"Tinggal sekarang mohon doanya Pak Prabowo mau dicalonkan oleh kami. Sebab, kami punya keyakinan Pak Prabowo bisa memenangi kontestasi ini melihat perkembangan terkini," lanjutnya.

Kompas TV Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa siapapun yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2019 nanti, harus didukung oleh partai.


EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Close Ads X