Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Pertama, 71 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Mendaftar ke KPU

Kompas.com - 09/01/2018, 09:23 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 71 bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten/Kota pada hari pertama pendaftaran calon peserta Pilkada Serentak 2018, Senin (8/1/2018).

Pilkada Serentak 2018 diikuti oleh 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Tahun ini menjadi pilkada serentak terbesar dibandingkan dua pilkada serentak sebelumnya.

Ke-71 bapaslon yang mendaftar terdiri dari 9 bapaslon di 7 provinsi, 47 bapaslon di 38 kabupaten, dan 15 bapaslon di 11 kota.

Baca juga: Pilkada Serentak 2018, Polri Cermati Ancaman Hoaks yang Beredar

Tujuh provinsi yang sudah menerima pendaftaran bapaslon yakni Lampung (2 bapaslon), Nusa Tenggara Timur (2 bapaslon), Kalimantan Barat (1 bapaslon), Maluku Utara (1 bapaslon), Sulawesi Tenggara (1 bapaslon), Bali (1 bapaslon), dan Sumatera Utara (1 bapaslon).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra di kantor pusat KPU, Jakarta, Selasa (20/6/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra di kantor pusat KPU, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
"Yang belum ada adalah Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah belum kami terima laporan penerimaan calon," kata Komisioner KPU Ilham Saputra, Senin.

Pada hari ini, KPU kembali membuka pendaftaran hari kedua hingga pukul 16.00.

Sementara di hari ketiga atau hari terakhir besok, pendaftaran akan berlangsung hingga pukul 24.00.

Baca: Fenomena Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018 Diprediksi Meningkat

Ilham mengingatkan bapaslon yang akan mendaftar untuk membawa lengkap dokumen syarat calon dan syarat pencalonan.

Berikut adalah nama 9 bakal pasangan calon untuk tingkat provinsi (Pilgub) yang sudah mendaftar ke KPU:

1. Herman Hasanusi-Sutono (Lampung)
2. Mustafa-Ahmad Jajuli (Lampung)
3. Marianus Sae-Emelia Julia Nomleni (NTT)
4. Esthon Leyloh Foenay-Christian Rotok (NTT)
5. Sutarmidji-Ria Norsan (Kalbar)
6. Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin (Malut)
7. Asrun-Hugua (Sultra)
8. Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali)
9. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumut)

Kompas TV Simak pembahasannya hanya di Sapa Indonesia Malam berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com