Pilkada Serentak 2018, Polri Cermati Ancaman Hoaks yang Beredar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, Polri menaruh perhatian khusus terhadap ancaman kabar bohong atau hoaks yang beredar di Pilkada serentak 2018.

"Isu hoaks bisa terjadi. Oleh karena itu Polri bukan hanya menyiapkan pengamanan fisik saja. Tapi cyber patrol kita juga sudah siapkan dan sudah operasionalkan," kata Syafruddin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Menurut Syafruddin, potensi hoaks di Pilkada bisa sangat mungkin dimunculkan demi menjatuhkan lawan atau kampanye hitam.

"Jadi isu hoaks itu juga bisa memicu jadi hal yang tak pantas, tak penting, bisa saja dimainkan di Pilkada," kata dia.

(Baca juga: Di Tahun Politik, Presiden Bikin Lembaga Anti-hoaks)

Apalagi kata dia, saat ini isu hoaks mudah dimanfaatkan untuk menggerakkan massa dalam jumlah yang besar.

"Sekarang lagi zaman milenial, zaman now. Jadi itu perlu diperhatikan menjadi fokus kita. Isu-isu hoaks bisa saja menggerakkan massa," ucap Syafruddin.

"Anda tahu di Tunisia bisa jadi goncangan besar itu karena dimulai dari isu hoaks sampai bisa fatal bagi sebuah negara. Oleh karena itu semua saya imbau untuk mengantisipaai ini," tegas dia.

Tak cuma itu, Polri kata Syafruddin juga menyiapkan pasukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Pilkada, utamanya di sejumlah daerah yang rawan.

"Ada dinamika politik yang terjadi. Setiap dinamika politik di situ kita akan antisipasi dari segi kekuatan. Tapi sampai saat ini update-nya kondusif kondisinya," ujar dia.

(Baca juga: Cerita Sandiaga tentang Kabar Hoaks Rekruitmen Volunteer Asian Games)

"Namun kesiapan pasukan untuk pergeseran ke wilayah sudah kita siapkan untuk menghadapi masa sosialisasi kampanye Pilkada," tambah Syafruddin.

Syafruddin pun menambahkan, daerah-daerah yang dianggap oleh Polri rawan pada Pilkada mendatang antara lain, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan serta Sumatera Utara.

"Kenapa demikian? karena dari aspek pemilih yang begitu besar, terus tentu kontestasi juga (rawan) akan resisten karena perebutan suara. Kan 45 persen penduduk Indonesia ada di Jawa," kata dia.

"Kemudian Papua. Karena aspek letak geografis dan aspek lain yang bisa terjadi di sana. Sulawesi Selatan karena melihat pasangan yang akan berkontestasi politik. Sumatera Utara juga demikian cukup rawan karena dari aspek kontestasi," terangnya.