Kompas.com - 08/01/2018, 20:54 WIB
Wakapolri Komjen Syafruddin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (8/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakapolri Komjen Syafruddin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (8/1/2018).
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, Polri menaruh perhatian khusus terhadap ancaman kabar bohong atau hoaks yang beredar di Pilkada serentak 2018.

"Isu hoaks bisa terjadi. Oleh karena itu Polri bukan hanya menyiapkan pengamanan fisik saja. Tapi cyber patrol kita juga sudah siapkan dan sudah operasionalkan," kata Syafruddin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Menurut Syafruddin, potensi hoaks di Pilkada bisa sangat mungkin dimunculkan demi menjatuhkan lawan atau kampanye hitam.

"Jadi isu hoaks itu juga bisa memicu jadi hal yang tak pantas, tak penting, bisa saja dimainkan di Pilkada," kata dia.

(Baca juga: Di Tahun Politik, Presiden Bikin Lembaga Anti-hoaks)

Apalagi kata dia, saat ini isu hoaks mudah dimanfaatkan untuk menggerakkan massa dalam jumlah yang besar.

"Sekarang lagi zaman milenial, zaman now. Jadi itu perlu diperhatikan menjadi fokus kita. Isu-isu hoaks bisa saja menggerakkan massa," ucap Syafruddin.

"Anda tahu di Tunisia bisa jadi goncangan besar itu karena dimulai dari isu hoaks sampai bisa fatal bagi sebuah negara. Oleh karena itu semua saya imbau untuk mengantisipaai ini," tegas dia.

Tak cuma itu, Polri kata Syafruddin juga menyiapkan pasukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Pilkada, utamanya di sejumlah daerah yang rawan.

"Ada dinamika politik yang terjadi. Setiap dinamika politik di situ kita akan antisipasi dari segi kekuatan. Tapi sampai saat ini update-nya kondusif kondisinya," ujar dia.

(Baca juga: Cerita Sandiaga tentang Kabar Hoaks Rekruitmen Volunteer Asian Games)

"Namun kesiapan pasukan untuk pergeseran ke wilayah sudah kita siapkan untuk menghadapi masa sosialisasi kampanye Pilkada," tambah Syafruddin.

Syafruddin pun menambahkan, daerah-daerah yang dianggap oleh Polri rawan pada Pilkada mendatang antara lain, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan serta Sumatera Utara.

"Kenapa demikian? karena dari aspek pemilih yang begitu besar, terus tentu kontestasi juga (rawan) akan resisten karena perebutan suara. Kan 45 persen penduduk Indonesia ada di Jawa," kata dia.

"Kemudian Papua. Karena aspek letak geografis dan aspek lain yang bisa terjadi di sana. Sulawesi Selatan karena melihat pasangan yang akan berkontestasi politik. Sumatera Utara juga demikian cukup rawan karena dari aspek kontestasi," terangnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X