Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Foto Skandal Mirip Azwar Anas Beredar, Polisi Belum Dapat Laporan

Kompas.com - 08/01/2018, 15:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri belum menerima aduan masyarakat terkait beredarnya foto-foto syur mirip Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan seorang perempuan.

Foto-foto skandal itu beredar jelang pengumuman pencalonan Anas sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Timur.

"Saya cek dulu. Belum dapat laporannya," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Setyo mengatakan, dilihat dari aspek hukum, kasus ini masuk dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perkara tersebut masuk dalam delik aduan, di mana penyelidikan dilakukan jika ada aduan dari korban atau masyarakat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo WasistoKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto

 

"Undang-Undang ITE yang seperti apa, nanti kami lihat," kata Setyo.

(Baca juga: PDI-P Akan Tempuh Upaya Hukum terhadap Penyebar Foto-foto Syur Mirip Azwar Anas)

 

Anas telah mengembalikan surat mandatnya untuk berlaga di Pilkada Jatim setelah beredarnya foto-foto syur mirip dirinya dengan seorang perempuan.

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh upaya hukum terhadap penyebar foto-foto syur Anas.

"Ya tentu saja kami akan mencermati hal itu. Kami berpolitik dengan keyakinan, mana yang jalannya tak beres pasti akan diberikan keadilan," ujar Hasto, Sabtu (6/1/2018).

Hasto juga menegaskan bahwa partainya mengecam pihak-pihak yang menggunakan kampanye hitam guna menjegal langkah Bupati Banyuwangi itu maju Pilkada Jatim.

"Ada pihak-pihak yang tidak siap berkompetisi secara sehat, ada pihak-pihak yang menerapkan politik segala cara. Kami bisa memahami perasaan Bapak Azwar Anas. Kami bisa pahami perjuangannya," ujar Hasto.

Kompas TV Ketatnya persaingan terlihat dari adanya kandidat yang mundur karena kampanye hitam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com