PDI-P akan Tempuh Upaya Hukum terhadap Penyebar Foto-foto Syur Mirip Azwar Anas

Kompas.com - 06/01/2018, 20:57 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika ditemui di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (6/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika ditemui di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (6/1/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh upaya hukum terhadap penyebar foto-foto syur mirip bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Azwar Anas.

"Ya tentu saja, kita akan mencermati hal itu. Kami berpolitik dengan keyakinan, mana yang jalannya tak beres pasti akan diberikan keadilan," ucap Hasto di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (6/1/2018).

Hasto juga menegaskan bahwa partainya mengutuk keras pihak-pihak yang menggunakan kampanye hitam guna menjegal langkah Bupati Banyuwangi itu maju Pilkada Jatim.

"Ada pihak-pihak yang tidak siap berkompetisi secara sehat, ada pihak-pihak yang menerapkan politik segala cara. Kami bisa memahami perasaan dari bapak Azwar Anas. Kami bisa pahami perjuangannya," ujar Hasto.

(Baca juga : PDI-P Takkan Biarkan Azwar Anas Jatuh di Pilkada Jatim)

"Kami mengutuk sekeras-kerasnya terhadap pihak-pihak manapun yang melakukan kampanye hitam dengan mengorbankan aspek etika tersebut. Benih-benih generasi muda yang punya kepemimpinan sangat baik coba untuk dipatahkan di tengah jalan," tambahnya.

Hasto pun mengingatkan kepada pihak-pihak tersebut bahwa Pilkada bukanlah ajang untuk mencari kekuasaan semata dengan menghalalkan berbagai cara.

"Pemilu (Pilkada) bukan segala-galanya untuk dapatkan kekuasaan sehingga harus menggunakan cara-cara yang kotor. Siapapun yang menggunakan segala cara tidak akan menang. Mereka akan dikalahkan kekuatan rakyat sendiri," kata Hasto.

Tak lupa ia mengajak semua masyarakat agar tak kalah dengan kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur agar kita tidak boleh kalah oleh praktik-praktik politik hitam ini. Mari mulai hari ini kita perangi politik hitam. Siapa yang menghalalkan segala cara tidak akan dapat tempat di republik ini yang mencintai kedamaian, beretika, berpancasila," ujar dia.

Kompas TV PDI-P masih membahas pengembalian surat dukungan parpol oleh bakal calon gubernur Jawa Timur Abdullah Azwar Anas.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X