Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Lebih Pilih TB Hasanudin-Anton Charliyan daripada Dirinya, Ini Kata Ridwan Kamil

Kompas.com - 07/01/2018, 16:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghormati PDI Perjuangan yang tidak jadi mendukungnya dalam Pilkada Jawa Barat.

Partai berlambang banteng hitam tersebut belakangan menyatakan mendukung kader sendiri, TB Hasanudin yang dipasangkan dengan polisi aktif bintang tiga, Anton Charliyan.

"Dulu saya bilang lebih baik banyak dukungan daripada sedikit dukungan. Tapi kalau (PDI-P) ternyata tidak (mendukung), mereka punya mekanisme sendiri, kita harus hormati," ujar Ridwan di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018).

Soal pria yang akrab disapa Kang Emil itu sempat mendatangi kediaman Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, beberapa waktu lalu. Namun, kunjungannya itu memang bukan berarti dukungan 'banteng' otomatis mengalir kepada dirinya.

Baca juga : PDI-P Usung TB Hasanuddin dan Anton Charliyan untuk Pilkada Jabar

Kang Emil meluruskan, kedatangannya ke kediaman Megawati itu hanya untuk bersilaturahmi saja dalam rangka tahun baru, bukan untuk memastikan dukungan.

"Karena posisi saya tamu, saya tidak berharap banyak. PDI-P sudah mempunyai mekanisme sendiri, sudah jauh-jauh hari berhitungnya," ujar Emil.

Baca juga: Ridwan Kamil Bicara Peluang Duet dengan Anton Charliyan

Apalagi, Emil yang berpasangan dengan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum itu sebenarnya sudah berada dalam posisi yang aman. Sebab, jika dihitung syarat 20 persen kursi DPRD untuk maju di Pilkada, koalisi partai politik pendukungnya (Nasdem, PKB, PPP dan Hanura) sudah mencukupi.

Pria yang masih menjabat Wali Kota Bandung itu menegaskan bahwa meskipun PDI-P tidak mendukung di Pilkada Jabar, namun ia berkomitmen akan tetap menjaga tali silaturahmi.

"Dengan saya berilaturahmi, lalu diterima, menandakan kita punya politik sopan santun, punya etika. Sebenarnya target saya seperti itu saja," ujar Emil.

Kompas TV PDI Perjuangan Minggu (7/1) siang mengumumkan lima pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com