Tahun Politik, Ombudsman Minta Komitmen Presiden Perhatikan Layanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman akan meminta komitmen Presiden Joko Widodo agar semua jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah tetap memerhatikan pelayanan publik pada 2018.

Komitmen itu dinilai penting karena pada pertengahan tahun ini akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 daerah di Indonesia.

"Kami akan meminta komitmennya untuk mewaspadai jangan sampai terjadi maladministrasi," ujar Anggota Ombudsman Laode Ida, di Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Menurut Laode, kerawanan administrasi tahun ini akan lebih besar karena adanya Pilkada Serentak. Anggaran daerah yang seharusnya untuk rakyat berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Baca juga: Kata Komandan Paspampres soal Pengamanan Presiden di Tahun Politik

Apalagi, jika petahana maju kembali sebagai calon kepala daerah. Atau, jika tidak, maka anggaran bisa diberikan untuk mendukung calon lain yang berasal dari partai petahana.

"Presiden terkadang tidur tidak terbangun ketika terjadi di bawahnya atau di sekitarnya itu melakukan praktik maladminisrasi. Itu yang kami khawatir juga seperti itu," kata dia.

"Makanya kami ingin mengingatkan Presiden supaya mengambil langkah konkret agar tidak terjadi penyimpangan yang bisa fatal sebagai penyelanggara pelayanan publik dari Jakarta hingga daerah," lanjut dia.

Baca: Tahun Politik, Jokowi Minta Jajarannya Fokus Kurangi Kemiskinan

Sebelumnya, Ombudsman berencana umembentuk tim khusus atau gugus tim utuk mengantisipasi pelanggaran administrasi penggunaan anggaran daerah untuk Pilkada.

Tim itu nantinya akan ditempatkan di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada. Tugasnya adalah memantau prilaku pejabat atau kepala daerah, penyimpangan anggaran, hingga ketidakprofesionalan birokrasi jelang Pilkada.