Kompas.com - 02/01/2018, 15:31 WIB
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw (kiri). TOTOK WIJAYANTOKoordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw (kiri).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa ada kesalahan yang telah diperbuat DPR RI periode 2014-2019 sejak awal.

"DPR RI periode ini sejak awal sudah masalah. UU sudah mengatur Ketua DPR itu yang menang Pemilu. Tapi itu dikangkangi Golkar dan koalisinya. Jadi itu sejak awal sudah ada tanda-tanda bermasalah," kata Jerry di D'Hotel, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Untuk itu Jerry menyarankan adanya kocok ulang posisi pimpinan lembaga wakil rakyat tersebut sebagaimana aturan yang ada.

"Kenapa enggak kita kembalikan sesuai UU. Kocok ulang, diberikan haknya kepada partai pemenang Pemilu. Seperti DPR sebelumnya," kata Jerry.

(Baca juga : Golkar Diminta Pilih Sosok Ketua DPR RI Antitesis Setya Novanto)

 

"Setya Novanto dulu maksa diri ingin jadi Ketua DPR. Kemudian UU berubah. Karena itu kocok ulang adalah sesuatu yang rasional," tambahnya.

Apalagi Jerry juga sangsi dengan empat pimpinan DPR lainnya yakni Fahri Hamzah, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto yang dinilainya tidak pro pemberantasan korupsi.

"Ada Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang ingin KPK bubar, dua lainnya pemain tengah yang hanya lihat bola, tak punya pegangan apa-apa," ucap dia.

Karenanya, ia menegaskan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan bersih-bersih pimpinan parlemen.

"Jadi kalau Ketua DPR bersih, enggak akan bisa lakukan apa-apa lawan empat pimpinan seperti itu. Makanya repot juga kalau ketua baik tapi empat pimpinan lainnya seperti itu. Jadi paling rasional kocok ulang pimpinan DPR," tuturnya. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Nasional
Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X