Golkar Diminta Tak Pilih Ketua DPR RI Demi Kepentingan Politik Semata

Kompas.com - 02/01/2018, 14:07 WIB
- --
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan Partai Golkar agar memilih sosok Ketua DPR RI yang berintegritas, bersih, punya kapasitas dan berpengalaman.

Sebab, penentuan pimpinan DPR adalah langkah awal dalam memperlihatkan komitmen Golkar untuk menjadi partai bersih.

"Pemilihan pimpinan DPR adalah proses penting dan berbeda pemilihan dengan pimpinan partai politik," ujar Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi yang tergabung dalam koalisi, di D'Hotel, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Menurut Veri, pemilihan pimpinan parlemen bukan hanya kepentingan politik semata. Tapi kata dia, publik juga punya kepentingan atas pergantian pimpinan tertinggi wakil rakyat tersebut.

"Ini penting bagi kita semua, mari sama-sama mengawal proses pemilihan nanti, bahwa pemilihan pimpinan nanti tak semata-mata hanya jadi kepentingan partai tertentu," kata Veri.

(Baca juga : Pembahasan Calon Ketua DPR Dimungkinkan Setelah Pendaftaran Pilkada Usai)

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

"Tapi ini kepentingan publik secara luas. Semua kebijakan publik dirumuskan DPR. Makanya kita sangat berkepentingan mengawal, siapapun yang dipilih harus figur yang tepat," tambahnya.

Karenanya Koalisi Masyarakat Sipil pun mengeluarkan petisi yang isinya antara lain:

1. Mendukung slogan baru Golkar yang menyebut kata bersih sebagai tekad Golkar untuk menjadi salah satu partai yang mendukung gerakan anti korupsi, khususnya di dalam partai Golkar dan umumnya dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Slogan tersebut semestinya diwujudkan dalam praktek politik Golkar, baik di dalam internal maupun eksternal partai, agar slogan bersih tidak hanya jadi slogan semata. Salah satunya dibuktikan dalam penentuan pimpinan DPR pengganti sebagai wakil dari fraksi Golkar.

3. Sudah semestinya menjadi kewajiban Golkar untuk menetapkan Pimpinan DPR dari Fraksi Golkar dengan kriteria sebagai berikut;

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X