Kompas.com - 02/01/2018, 14:07 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan Partai Golkar agar memilih sosok Ketua DPR RI yang berintegritas, bersih, punya kapasitas dan berpengalaman.

Sebab, penentuan pimpinan DPR adalah langkah awal dalam memperlihatkan komitmen Golkar untuk menjadi partai bersih.

"Pemilihan pimpinan DPR adalah proses penting dan berbeda pemilihan dengan pimpinan partai politik," ujar Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi yang tergabung dalam koalisi, di D'Hotel, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Menurut Veri, pemilihan pimpinan parlemen bukan hanya kepentingan politik semata. Tapi kata dia, publik juga punya kepentingan atas pergantian pimpinan tertinggi wakil rakyat tersebut.

"Ini penting bagi kita semua, mari sama-sama mengawal proses pemilihan nanti, bahwa pemilihan pimpinan nanti tak semata-mata hanya jadi kepentingan partai tertentu," kata Veri.

(Baca juga : Pembahasan Calon Ketua DPR Dimungkinkan Setelah Pendaftaran Pilkada Usai)

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

"Tapi ini kepentingan publik secara luas. Semua kebijakan publik dirumuskan DPR. Makanya kita sangat berkepentingan mengawal, siapapun yang dipilih harus figur yang tepat," tambahnya.

Karenanya Koalisi Masyarakat Sipil pun mengeluarkan petisi yang isinya antara lain:

1. Mendukung slogan baru Golkar yang menyebut kata bersih sebagai tekad Golkar untuk menjadi salah satu partai yang mendukung gerakan anti korupsi, khususnya di dalam partai Golkar dan umumnya dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Slogan tersebut semestinya diwujudkan dalam praktek politik Golkar, baik di dalam internal maupun eksternal partai, agar slogan bersih tidak hanya jadi slogan semata. Salah satunya dibuktikan dalam penentuan pimpinan DPR pengganti sebagai wakil dari fraksi Golkar.

3. Sudah semestinya menjadi kewajiban Golkar untuk menetapkan Pimpinan DPR dari Fraksi Golkar dengan kriteria sebagai berikut;

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.