Pembahasan Calon Ketua DPR Dimungkinkan Setelah Pendaftaran Pilkada Usai

Kompas.com - 02/01/2018, 13:27 WIB
Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruangan ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia. ANTARA FOTO / WAHYU PUTRO AKetua DPR Setya Novanto meninggalkan ruangan ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali mengaku hingga saat ini belum ada surat undangan rapat pleno membahas pergantian Ketua DPR.

Ia memprediksi pembahasan pergantian Ketua DPR baru dilaksanakan setelah partainya selesai mengurus pendaftaran pilkada serentak yang berakhir pada 10 Januari. Menurut dia, urusan pilkada lebih mendesak secara jadwal.

"Ini yang beredar justru undangan untuk (rapat) pilkada, karena ini pilkada yang mendesak. Kan mulai tanggal 8 (Januari) kan pendaftaran. Jadi harus segera diputuskan," kata Amali saat dihubungi, Selasa (2/1/2018).

Ia menambahkan, pada 5 Januari, Golkar juga akan mengundang seluruh pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada serentak nanti.

Baca juga : Ada Tujuh Surat dari Golkar Terkait Pergantian Ketua DPR

Hal itu bertujuan untuk mengenalkan para pasangan calon kepala daerah agar mengenal Golkar sebagai partai pengusung mereka.

"Katanya tanggal 5 (Januari) akan dipanggil semua ke DPP. Seluruh calon diberi pejelasan. Kan mereka udah dicalonkan Golkar, masa enggak kenal Golkar. Kalau yang kader sih enggak apa-apa. Kalau yang nonkader (gimana)," lanjut dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan, posisi Ketua DPR akan dibicarakan pada forum rapat pleno DPP Partai Golkar. Namun, ia belum dapat memastikan kapan pleno tersebut akan digelar.

"Ketua DPR ini akan diputuskan oleh rapat pleno DPP," ujar Nurdin seusai Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga : Novanto Ditahan, Ini Dua Skenario Pergantian Ketua DPR Versi Golkar

Nurdin menambahkan, baik forum seperti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) maupun Munaslub hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Jadi, pembahasan soal Ketua DPR tak dibahas dalam forum-forum tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai beberapa nama yang beredar sebagai calon Ketua DPR, Nurdin memahami bahwa banyak nama yang beredar ke publik.

Menurut dia, Golkar memiliki 91 kader di DPR dengan kapasitas yang mumpuni untuk menjadi Ketua DPR sehingga Golkar tidak akan kesulitan memilih nama.

"Artinya bahwa begitu banyak kader Golkar yang bisa dipertimbangkan menjadi Ketua DPR," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X