Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Tindak Tegas Pedagang Bahan Pokok yang Nakal

Kompas.com - 29/12/2017, 18:45 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Mabes Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga mengingatkan agar para pedagang tak seenaknya menaikkan harga bahan-bahan pokok di pasar jelang pergantian tahun baru 2018.

"Ketersediaan bahan pangan yang terpantau hari ini cukup untuk sampai tahun baru. Karena itu tidak alasan untuk menaikkan (harga bahan pangan)," ujar Daniel di gedung Bareskrim, Mabes Polri, Gambir, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Daniel melanjutkan, jajarannya sudah diinstruksi untuk memantau seluruh pasar yang ada di wilayahnya masing-masing.

"Kami terus memantau keadaan, kondisi pasar dan distribusi (bahan pangan) terus kita pantau," kata dia.

(Baca juga : Harga Bahan Pokok Sebelum Menteri Datang Mahal, Sesudah Datang Murah)

 

Hal itu, kata Daniel, demi menghindari permainan-permainan curang pedagang bahan pokok. Bahkan, jika ditemukan, pihaknya tak segan-segan akan melakukan tindakan hukum.

"Misal ada penimbunan, kami akan segera lakukan tindakan hukum. Sanksinya sebagaimana aturan yang ada kita berhak lalukan penindakan," ucap dia.

Daniel mengungkapkan, sampai saat ini Satgas Pangan Polri belum menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penimbunan bahan pokok oleh pedagang nakal.

"Sementara belum kami dapatkan. Praktik penimbunan tahun ini belum ada angka yang spektakuler. Tahun lalu dilakukan tindakan-tindakan. Kami lakukan himbauan-himbauan kepada pasar dan itu diikuti dengan baik," terang dia.

"Kalau komoditas tertentu dan di daerah tertentu (mahal), misal daerah sulit dijangkau dan ketersediaan pangannya agak sulit memang itu sangat tergantung daripada pasokan. Nah pasokan itu kadang-kadang dimainkan oleh pemain tengah," tambahnya.

Kompas TV Harga sembako di beberapa daerah naik jelang tahun baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com