Soal Rangkap Jabatannya, Airlangga Sebut Hak Prerogatif Presiden

Kompas.com - 27/12/2017, 19:22 WIB
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Istana Bogor, Rabu (27/12/2017). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Istana Bogor, Rabu (27/12/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

BOGOR, KOMPAS.com - Airlangga Hartarto menolak berkomentar saat ditanya wartawan soal rangkap jabatannya sebagai menteri perindustrian dan ketua umum Partai Golkar. Ia justru meminta wartawan bertanya kepada Presiden Joko Widodo.

"Kalau itu hak prerogatif beliau ( Jokowi)," kata Airlangga usai mengikuti rapat terbatas di Istana Bogor, Rabu (27/12/2017).

Airlangga menjabat sebagai ketua umum Golkar setelah terpilih dalam rapat pleno DPP Golkar, Rabu (13/12/2017) lalu, dan dikukuhkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa beberapa hari kemudian.

Artinya, sudah dua pekan Airlangga merangkap jabatan menteri dan ketua umum Golkar.


(Baca juga : Rangkap Jabatan, Airlangga Dinilai Tak Langgar Aturan Apa Pun)

Saat ditanya apakah sudah ada pembahasan antara dia dan Jokowi terkait masalah rangkap jabatan ini, Ailangga tak menjawab dengan tegas.

Ia hanya kembali memberikan jawaban yang sama kepada wartawan.

"Hak prerogatif beliau," kata Airlangga.

Posisi Airlangga yang rangkap jabatan ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Sebab, Presiden Jokowi pernah berkomitmen melarang menterinya untuk rangkap jabatan di partai politik.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon menilai, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mencopot Airlangga Hartarto dari jabatan Menteri Perindustrian. Sebab, Airlangga saat ini sudah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

(Baca juga : Airlangga Jabat Menteri dan Ketum Golkar, Presiden Diusulkan Terbitkan Larangan Rangkap Jabatan)

Fadli mengingatkan komitmen Jokowi yang tidak membolehkan menterinya rangkap jabatan di partai politik.

"Dia (Jokowi) sendiri yang menetapkan waktu itu bahwa tidak boleh rangkap jabatan. Ya kan?! Kan bukan masyarakat," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Fadli mengatakan, komitmen Jokowi tersebut adalah sebuah tradisi yang sangat baik. Dengan tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, maka menteri bisa fokus pada tugasnya. Selain itu, tak terjadi juga konflik kepentingan.

Oleh karena itu, Fadli Zon meminta Jokowi untuk tetap berkomitmen dengan janji yang ia sampaikan pada masa kampanye itu.

"(Kalau tidak) ya artinya menelan ludah sendiri," ucap Fadli.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Nasional
Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Nasional
Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Nasional
Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X