Soal Rangkap Jabatannya, Airlangga Sebut Hak Prerogatif Presiden

"Kalau itu hak prerogatif beliau (Jokowi)," kata Airlangga usai mengikuti rapat terbatas di Istana Bogor, Rabu (27/12/2017).

Airlangga menjabat sebagai ketua umum Golkar setelah terpilih dalam rapat pleno DPP Golkar, Rabu (13/12/2017) lalu, dan dikukuhkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa beberapa hari kemudian.

Artinya, sudah dua pekan Airlangga merangkap jabatan menteri dan ketua umum Golkar.

Saat ditanya apakah sudah ada pembahasan antara dia dan Jokowi terkait masalah rangkap jabatan ini, Ailangga tak menjawab dengan tegas.

Ia hanya kembali memberikan jawaban yang sama kepada wartawan.

"Hak prerogatif beliau," kata Airlangga.

Posisi Airlangga yang rangkap jabatan ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Sebab, Presiden Jokowi pernah berkomitmen melarang menterinya untuk rangkap jabatan di partai politik.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon menilai, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mencopot Airlangga Hartarto dari jabatan Menteri Perindustrian. Sebab, Airlangga saat ini sudah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Fadli mengingatkan komitmen Jokowi yang tidak membolehkan menterinya rangkap jabatan di partai politik.

"Dia (Jokowi) sendiri yang menetapkan waktu itu bahwa tidak boleh rangkap jabatan. Ya kan?! Kan bukan masyarakat," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Fadli mengatakan, komitmen Jokowi tersebut adalah sebuah tradisi yang sangat baik. Dengan tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, maka menteri bisa fokus pada tugasnya. Selain itu, tak terjadi juga konflik kepentingan.

Oleh karena itu, Fadli Zon meminta Jokowi untuk tetap berkomitmen dengan janji yang ia sampaikan pada masa kampanye itu.

"(Kalau tidak) ya artinya menelan ludah sendiri," ucap Fadli.