Kompas.com - 27/12/2017, 18:54 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2017 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2017) KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2017 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2017)
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menghimpun kerugian negara sebesar Rp 2,9 triliun selama 2017.

Jumlah tersebut terdiri dari Rp 2,67 triliun dari sektor pencegahan dan Rp 276,6 miliar dari penindakan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, selama 2017, KPK fokus pencegahan pada sektor sumber daya alam, minyak dan gas bumi, kesehatan, pangan, infrastruktur, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, serta sektor pendidikan.

"Ketujuh sektor ini berhasil mendorong kenaikan pendapatan negara dan mencegah potensi kerugian negara," ujar Agus dalam paparan Kinerja KPK Tahun 2017 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dari upaya pencegahan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berasal dari laporan gratifikasi, penyelamatan aset barang milik negara Kementerian Kesehatan, koordinasi dan supervisi dengan PT Kereta Api Indonesia, peningkatan PNBP kehutanan, dan peningkatan PNBP Minerba.

(Baca juga : Dari Laporan Gratifikasi ke KPK, Rp 114 Miliar Masuk Kas Negara)

 

Agus mengatakan, PNBP dari sektor Kehutanan meningkat sebesar Rp 1 triliun menjadi Rp 3,4 triliun di tahun 2017.

Peningkatan tersebut didapat setelah KPK mengawasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUH) online sejak 2016.

Sementara itu, di sektor Minerba, ada peningkatan PNBP per Oktober 2017 sebesar Rp 1,1 triliun.

Di sektor pendidikan, KPK bersama Dikti mulai melakukan penertiban aset mangkrak di lingkungan Dikti senilai Rp 13 triliun.

(Baca juga : KPK: Kepatuhan LHKPN Anggota Legislatif di Daerah Masih Rendah)

 

Agus mengatakan, KPK juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI terkait pengintegrasian data dan informasi pajak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Nasional
Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Nasional
Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Nasional
Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Nasional
Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Nasional
Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X