Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/12/2017, 17:12 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, kesadaran anggota legislatif untuk membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masih tergolong rendah. Terlebih lagi anggota legislatif di daerah.

"KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28 persen," ujar Basaria dalam paparan kinerja KPK selama 2017 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Secara nasional, angka pelaporan harta kekayaan oleh anggota legislatif juga terbilang rendah, yakni sebanyak 30,96 persen dari 14.144 wajib lapor. Sementara itu, di tingkat eksekutif, KPK menerima laporan 78,69 persen dari 252.446 wajib lapor.

Laporan di tingkat yudikatif paling banyak diterima KPK, yakni 94,67 persen dari 19.721 wajib lapor. Terakhir, 82,49 persen dari 29.250 wajib lapor BUMN/BUMD menyerahkan LHKPN ke KPK.

"Tahun ini KPK telah menerima sebanyak 245.815 LHKPN," kata Basaria.

(Baca juga: Para Pejabat Serahkan LHKPN, Jateng Dapat Penghargaan dari KPK)

Basaria mengatakan, KPK terus berupaya meningkatkan kesadaran penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN. KPK memberi pemahaman pentingnya melaporkan harta kekayaan sebagai instrumen transparansi bagi pejabat publik.

Untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN, KPK berinovasi dan menyederhanakan pelaporan LHKPN dengan meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik (e-LHKPN).

Aplikasi tersebut dapat diakses melalui tautan https://elhkpn.kpk.go.id/. Mulai 1 Januari 2018, seluruh wajib lapor dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik, pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya.

Basaria mengatakan, dari 14 jenis dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis, yaitu dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan.

"Itu pun cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi e-LHKPN," kata Basaria.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa e-LHKPN akan membuat pelaporan harta kekayaan lebih efisien dan menghemat tenaga.

"Sumber daya manusia KPK hanya sedikit, lalu disibukkan untuk melakukan input data dokumen LHKPN yang terlalu banyak," ujar Agus.

(Baca juga: Permudah Pelaporan Harta Kekayaan, KPK Luncurkan E-LHKPN)

Aplikasi e-LHKPN dibagi menjadi 3 modul. Pertama, adalah modul pendaftaran LHKPN (e-registration). Kemudian, modul pengisian (e-filling). Ketiga, modul pengumuman LHKPN (e-announcement).

Melalui aplikasi ini, setiap lembaga atau instansi pemerintah menyiapkan unit pengelola pendaftaran LHKPN. Unit tersebut akan mendaftarkan pejabat yang belum menyerahkan LHKPN.

Setelah didaftarkan, pejabat negara yang didaftarkan akan menerima email balasan dan permintaan untuk verifikasi akun.

Setelah itu, pejabat yang diwajibkan melaporkan, akan melakukan pengisian daftar harta kekayaan secara daring atau online.

Setelah itu, petugas KPK akan kembali melakukan verifikasi data. Setelah dianggap sesuai, data laporan harta kekayaan akan diumumkan pada publik dengan modul e-announcement.

Bagi pejabat yang tidak memiliki unit pengelola pada lembaga, seperti calon kepala daerah, pendaftaran bisa dilakukan dengan menghubungi petugas KPK.

Kompas TV Peluncuran digelar dalam konferensi nasional Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Nasional
Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Nasional
KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

Nasional
PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

Nasional
Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Nasional
Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan 'High Politic'

Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan "High Politic"

Nasional
Kemenkes Kaji Vaksin 'Booster' Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Kemenkes Kaji Vaksin "Booster" Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.