Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

659 Konflik Agraria Tercatat Sepanjang 2017, Mencakup Lebih dari 500.000 Hektar

Kompas.com - 27/12/2017, 14:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 659 konflik agraria sepanjang 2017, dengan luasan mencapai 520.491,87 hektar (ha). Jumlah konflik agraria meningkat 50 persen dibandingkan 2016.

"Jika dirata-rata hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia, tahun ini," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam Catatan Akhir Tahun 2017 KPA, di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Lebih lanjut Dewi menuturkan, konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 kepala keluarga.

Dari seluruh sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama, sebanyak 208 konflik, atau 32 persen dari seluruh jumlah konflik.

(Baca juga: Tiga Tahun Jokowi-JK, Reforma Agraria Dinilai Belum Berjalan)

Berturut-turut setelahnya yaitu properti 199 konflik (30 persen), infrastruktur 94 konflik (14 persen), pertanian 78 konflik (12 persen), kehutanan 30 konflik (5 persen), pesisir/kelautan 28 konflik (4 persen), serta pertambangan 22 konflik (3 persen).

"Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dari 2015-2017, telah terjadi sebanyak 1.361 konflik agraria," kata Dewi.

Jika dilihat dari luasannya, sepanjang 2017 ada lebih dari 500.000 hektar lahan yang masuk dalam konflik agraria. Paling luas adalah perkebunan yaitu seluas 194.453,27 ha.

Berturut-turut setelahnya yaitu kehutanan (137.204,47 ha), infrastruktur (52.607,9 ha), pertambangan (45.792,8 ha), pesisir/kelautan (41.109,47 ha), pertanian (38.986,24 ha), dan properti (10.337,72 ha).

(Baca juga: KPA: Polisi, Pelaku Kekerasan Terbanyak dalam Konflik Agraria)

Dewi menambahkan, jika dilihat secara komoditas, kontributor terbesar konflik agraria di sektor perkebunan berasal dari perkebunan kelapa sawit. Sebagai komoditas andalan penyumbang devisa, ternyata kelapa sawit mendorong ledakan konflik agraria.

"Moratorium izin perkebunan sawit yang dijanjikan pemerintah belum dapat menurunkan dan menyelesaikan konflik agraria, sebab tidak diikuti dengan kajian ulang (review) atas izin-izin yang sudah diberikan sebelumnya," kata Dewi.

Kompas TV Sertifikat ini terdiri dari sertifikat tanah kebun, tanah bangunan, dan tanah persawahan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Nasional
Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Nasional
Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Nasional
Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Nasional
Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Nasional
Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

Nasional
Profesionalisme Promosi dan Mutasi ASN

Profesionalisme Promosi dan Mutasi ASN

Nasional
Menko PMK: Tugas Satgas Judi 'Online' Pencegahan dan Penindakan, Bukan Beri Bansos

Menko PMK: Tugas Satgas Judi "Online" Pencegahan dan Penindakan, Bukan Beri Bansos

Nasional
Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar

Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar

Nasional
Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat

PDI-P Ungkap Peluang Usung Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat

Nasional
Di Sidang SYL, Eks Sekjen Kementan Ungkap Auditor BPK Minta Rp 12 Miliar untuk Opini WTP

Di Sidang SYL, Eks Sekjen Kementan Ungkap Auditor BPK Minta Rp 12 Miliar untuk Opini WTP

Nasional
DPR Soroti Biaya Masuk Kuliah Kedokteran Setara Beli Alphard

DPR Soroti Biaya Masuk Kuliah Kedokteran Setara Beli Alphard

Nasional
Unggul secara Logistik dan Produksi, Kementerian KP Dorong Maluku Jadi Pusat Distribusi Daerah Perikanan

Unggul secara Logistik dan Produksi, Kementerian KP Dorong Maluku Jadi Pusat Distribusi Daerah Perikanan

Nasional
KPU Bakal Atur Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan, Sesuai Putusan MA

KPU Bakal Atur Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan, Sesuai Putusan MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com