Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPA: Polisi, Pelaku Kekerasan Terbanyak dalam Konflik Agraria

Kompas.com - 27/12/2017, 14:44 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menuturkan, sepanjang tahun 2017, aparat kepolisian masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat di wilayah-wilayah konflik agraria.

Pasalnya, korps Bhayangkara ini menjadi aktor utama di balik tindak kekerasan dan penangkapan yang dialami oleh rakyat.

"Polisi masih menempati posisi tertinggi dalam jumlah pelaku kekerasan dalam konflik agraria," kata Dewi dalam diskusi Catatan Akhir Tahun 2017 KPA, di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dari 659 konflik yang terjadi sepanjang 2017, polisi melakukan 21 kali tindak kekerasan maupun penangkapan tanpa prosedural kepada masyarakat yang mencoba bertahan di tanah mereka.

Dewi menuturkan, KPA pernah menemui Kapolri pada tahun 2013, agar mereka tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam konflik agraria. Namun, hingga sekarang komunikasi itu terhenti.

(Baca juga: Banyak Sengketa Tanah, Menteri Agraria Usulkan Peradilan Pertanahan)

Menurut Dewi, sejauh ini tidak ada upaya dari kepolisian sendiri untuk memahami isu agraria. Sehingga mereka mudah digiring ke dalam konflik agraria.

"Mereka harusnya memahami proses prosedural pengadaan tanah. Siapa yang sebenarnya melanggar prosedur. Mereka justru mudah digiring untuk melindungi proyek tersebut," jelas Dewi.

Di sisi lain, label bahwa masyarakat yang mempertahankan tanahnya adalah kelompok yang anti-pembangunan, terus disematkan pada masyarakat.

Dewi mengatakan, seharusnya tidak ada label seperti itu, asalkan pengadaan tanah dilakukan secara prosedural.

Baca juga: Tiga Tahun Jokowi-JK, Reforma Agraria Dinilai Belum Berjalan)

Lebih lanjut Dewi menuturkan, misalnya yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat yaitu mengenai ganti rugi.

Ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan sesungguhnya tidak hanya berupa uang atau relokasi permukiman.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Setelah polisi, pelaku kekerasan terbanyak dalam konflik agraria selanjutnya yaitu preman (15 kasus) dan TNI (11 kasus).

"Polisi ini memang mesin yang paling mudah digunakan oleh pemerintah di daerah untuk mengamankan proyek," pungkasnya.

Kompas TV Hari ini (27/9) sejumlah massa petani dan elemen masyarakat, menggelar unjuk rasa memperingati Hari Tani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com