Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Mungkin Menarik Diri dari Keanggotaan Pansus Angket KPK

Kompas.com - 22/12/2017, 06:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar akan mengevaluasi keberadaan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, tak menutup kemungkinan pihaknya juga bisa menarik diri dari keanggotaan pansus.

"Jika tidak ada jaminan bahwa hasil Pansus KPK itu tidak melemahkan KPK, Fraksi Partai Golkar DPR RI akan menarik anggotanya dari Pansus Angket," ujar Agus melalui keterangan tertulis, Kamis (21/12/2017).

Di samping opsi menarik diri, opsi lainnya yang akan dipertimbangkan saat evaluasi adalah memerintahkan anggota pansus yang berasal dari Fraksi Partai Golkar untuk menyegerakan kerja pansus dan mengakhirinya.

Jika memungkinkan, masa kerja pansus bisa diakhiri pada masa sidang DPR yang akan datang.

"Dengan mengambil kesimpulan yang tidak ada pelemahan KPK," tuturnya.

(Baca juga : Evaluasi Keberadaan Pansus Angket KPK, Golkar Akan Gelar Rapat Internal)

Adapun hasil evaluasi tersebut akan diambil pada masa persidangan.

Penolakan terhadap pelemahan KPK menjadi satu dari lima pernyataan politik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Pernyataan politik tersebut dibacakan oleh Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar, Ibnu Munzir pada penutupan Munaslub.

Ibnu menyampaikan bahwa Golkar tegas dalam pemberantasan korupsi serta meminta aparat tak tebang pilih dalam memberantas kasus korupsi.

"Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Partai Golkar mendesak aparat penegak hukum-polri, kejaksaan dan KPK- untuk bersinergi dalam pemberantasan korupsi secara adil, tidak tebang pilih serta menjunjung tinggi hak asasi manusia," ujar Ibnu saat menyampaikan pandangan politik, Rabu (20/12/2017).

Dalam poin yang sama, Ibnu juga menegaskan bahwa Golkar menolak pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sejalan dengan itu, Partai Golkar menolak terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan KPK," tuturnya.

Kompas TV Jokowi – JK banyak dikritik karena tidak punya sikap tegas terkait pansus hak angket KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com