Menanti Realisasi Golkar Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang kedua kalinya di periode 2014-2019.

Bila Mubaslub pertama di Bali digelar untuk menuntaskan dualisme partai, Munaslub kali ini digelar lantaran turbulensi yang menghantam sejak Setya Novanto terseret kasus korupsi e-KTP hingga kedua kalinya.

Untuk mengusir citra korupsi dari partai, slogan "Golkar Bersih" pun diusung pada Munaslub yang diselenggarakan pada 18-20 Desember, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta itu.

Berkali-kali slogan tersebut diserukan setiap memulai rangkaian acara Munaslub.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto merombak total kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Makna revitalisasi itu bukan sekadar ganti ketua umum satu orang, Pak (Setya) Novanto diganti Airlangga Hartarto saja. Tetapi menyeluruh lalu dia diberi mandat melakukan revitalisasi sesuai kewenangan Munas membentuk DPP baru," kata Agung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12/2017).

(Baca juga : Agung Laksono Bantah Faksi di Partai Golkar Munculkan Kekisruhan)

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Sekretariat Kosgoro, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).

Agung menyatakan pembentukan kepengurusan baru nantinya harus berbasis pada prinsip Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT).

Karena itu, ia menolak keras bila ada kader yang tersangkut kasus hukum namun dimasukan ke dalam kepengurusan DPP.

Ia meminta kepengurusan Golkar yang baru tak dibentuk berdasarkan iming-iming uang dari para kader.

"Bukan atas dasar perduitan, tetapi betul-betul dilihat kemampuan. Kalau itu dilakukan oleh Golkar, konsisten, Insya Allah kami akan bisa kembali ke posisi nomor satu," lanjut dia.

Pansus Angket KPK

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menyatakan, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebaiknya tidak lagi mengakomodasi kader yang bermasalah secara hukum, terutama yang terlibat korupsi.

Ia menyatakan, saat ini Partai Golkar telah mengusung slogan "Golkar Bersih" sehingga harus diwujudkan pula dalam menyusun struktur kepengurusan yang baru.

"Dalam kepengurusan Golkar ke depan sebaiknya disesuaikan dengan tagline Golkar Bersih," kata Ace di Jakarta Convention Center, Selasa (19/12/2017).

"Semestinya tagline tersebut direalisasikan dalam bentuk penyusunan kepengurusan baru," ujar dia.