Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang 2017, Ditjen PAS Hemat Biaya Makan Narapidana Rp 174 Miliar

Kompas.com - 20/12/2017, 22:14 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama tahun anggaran 2017, Direktorat Jenderal Pemasyarakan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berpotensi menghemat biaya makan napi dan tahanan sebesar Rp 174.321.840.000.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Pugu Budi Utami mengatakan, sejak Januari sampai dengan 30 Oktober 2017, ada 23.653 napi yang memperoleh pembebasan bersyarat.

Sebanyak 32.351 napi mendapatkan cuti bersyarat, dan 604 napi yang dapat cuti menjelang bebas.

"Sehingga jika dihitung, diperoleh angka penghematan sebesar Rp 174,3 miliar," ujar Utami melalui keterangan tertulisnya, Rabu (20/12/2017).

Utami menjelaskan, Ditjen PAS mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 ribu untuk biaya makan setiap napi per hari.

Baca juga: Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan Masih Jadi Catatan Mengerikan Kemenkumham

Jika seeorang napi dipidana 3 tahun penjara, kemudian yang bersangkutan berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan hasil baik, maka yang bersangkutan dapat pembebasan bersyarat dan hanya menjalani masa pidana dua per tiga dari 3 tahun.

Artinya, napi tersebut hanya menjalani 2 tahun penjara. Sisa masa pidana selama satu tahun akan dihitung sebagai penghematan hari tinggal di lapas karena yang bersangkutan sudah dibebaskan.

"Potensi penghematan negara adalah 360 hari dikalikan RP.14.000, yakni sebesar Rp 5.040.000," kata Utami.

Baca juga: Tambah 14.000 Sipir, Yasonna Ingin Tak Ada Lagi Persoalan di Lapas

Menurut Utami, optimalisasi program pembebasan bersayarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas sangat berdampak pada penghematan keuangan negara.

Selain itu, ketiga program tersebut juga mampu mengurangi persoalan daya tampung lapas dan rutan yang terbatas.

"Saat ini dari 526 lapas dan rutan di Indonesia dihuni sekitar 233 ribu napi dan tahanan," kata Utami.

Kompas TV Saat ini, di lapas perempuan tengah berjalan proyek renovasi dan diduga keduanya memanfaatkan suasana proyek.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com