Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tambah 14.000 Sipir, Yasonna Ingin Tak Ada Lagi Persoalan di Lapas

Kompas.com - 20/12/2017, 13:49 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyebut penambahan sekitar 14.000 petugas sipir lembaga pemasyarakatan merupakan jawaban bagi jajarannya atas tantangan dalam menyelesaikan persoalan yang kerap muncul dari lapas atau rutan.

Misalnya soal narapidana yang kabur, kasus narkoba, dan kasus lain yang sudah mengakar di sana.

Hal tersebut disampaikan Yasonna pada sambutan acara refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM 2017 di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Sebanyak 14.000 petugas sipir lapas tersebut merupakan bagian dari 17.000-an CPNS yang direkrut kementeriannya pada tahun ini.

Dengan penambahan ini, ia berharap tidak ada alasan lagi bahwa kasus napi lari dan kasus narkoba di balik lapas karena faktor kekurangan sumber daya manusia.

"Kalau sudah tambah 17.000, 14.000 di dalamnya sipir lapas, dan prestasi di lapas masih ada pelarian, masih ada narkoba, masih ada lain-lain, tidak ada lagi rasionalnya mengatakan bahwa persolaan di lapas adalah persoalan kekurangan orang," kata Yasonna.

(Baca juga: Seorang Sipir Menyelipkan Sabu dalam Nasi Bungkus Tahanan)

"Maka, tantangan ke depan pada Dirjen PAS (Pemasyarakatan) adalah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berurat berakar," tambah Yasonna lagi.

Mulai Januari 2018, 14.000 tambahan sipir itu, menurut dia, sudah mulai bekerja. Dia berharap, tambahan sebanyak ini dapat membantu meningkatkan pengawasan di lapas atau rutan.

"Dengan penambahan 14.000 di lapas, kami harapkan akan sangat membantu bagi lapas dan rutan dalam pengawasan," ujar Yasonna.

Pihaknya juga berniat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kepala lapas dan kepala rutan. Mereka yang punya kecenderungan bermasalah akan menjadi catatan kementeriannya.

"Orang yang punya kecenderungan tidak baik menjadi catatan kami. Kami harapkan prediksi 2018 tidak ada gejolak seperti itu," ujar Yasonna.

Kompas TV Ketimpangan Penjagaan di Rutan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com