Dedi Mulyadi: Terbuka Kemungkinan Koalisi Golkar dan PKB di Pilgub Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim terbuka kemungkinan kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa pada Pilkada Jawa Barat 2018. Menurut dia, hal itu terlihat dari pertemuannya dengan 27 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB dan chemistry yang muncul cukup kuat.

"Saya mengajak Partai Kebangkitan Bangsa untuk duduk satu meja bersama-sama melakukan pembahasan Pemilu Gubernur di Jawa Barat dalam posisi kita memiliki posisi yang sederajat tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan," kata Dedi di sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Namun, Dedi enggan berkomentar apakah peluang kerja sama Golkar dan PKB tersebut juga berarti bahwa PKB akan mencabut dukungannya untuk Ridwan Kamil.

Adapun Golkar beberapa hari lalu sudah resmi mencabut dukungannya untuk Wali Kota Bandung itu.

Baca juga: Pilgub Jabar, Gerindra Lilik-lirik Golkar

"Saya tidak usah mengomentari bahwa dukungannya didasarkan pada apa, itu kan juga bagian dari proses negosiasi politik. Tetapi, nanti kalau bicara dengan Golkar itu kami bisa bicara dalam perspektif yang berbeda," katanya.

Meski begitu, Dedi membantah jika kerja sama dua partai tersebut adalah untuk mengusung dirinya. Komunikasi tersebut dijalinnya dalam posisi sebagai Ketua DPD Golkar Jabar.

Menurut dia, koalisi partai lebih baik jika tidak membicarakan figur terlebih dahulu, tetapi fokus pada jumlah minimal kursi. Adapun jumlah minimal kursi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar adalah 20 persen suara atau 20 kursi.

Baca juga: PKB Ancam Ceraikan Ridwan Kamil jika Tak Pilih Kadernya Jadi Cawagub

"Sebab, bicara orang juga tidak ada makna kalau 20 persen dari jumlah kursi tidak tercapai dan standardisasi pencalonan itu tercapai dulu kursi. Dari awal saya menyampaikan, jangan dulu bicara orang, bicaralah tentang perahunya yang cukup, baru isinya," ujar Bupati Purwakarta itu.

Sementara mengenai figur, Dedi menilai, sedianya didasarkan pada terakomodasinya seluruh kepentingan, baik partai maupun masyarakat.

"Tentunya kita juga tidak memungkiri partai juga punya kepentingan untuk menjaga eksistensi dirinya dan elektabilitas kepartaiannya," ujarnya.