PKB Ancam Ceraikan Ridwan Kamil jika Tak Pilih Kadernya Jadi Cawagub

Kompas.com - 19/12/2017, 11:15 WIB
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil seusai menghadiri rapat koordinasi pengamanan Natal dan tahun baru di Mapolrestabes, Jalan Jawa, Rabu (13/12/2017). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIWali Kota Bandung Ridwan Kamil seusai menghadiri rapat koordinasi pengamanan Natal dan tahun baru di Mapolrestabes, Jalan Jawa, Rabu (13/12/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa mengancam menarik dukungan untuk Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat.

Wakil Bendahara Umum DPP PKB Rasta Wiguna mengatakan, para kiai petinggi PKB sudah gerah karena Wali Kota Bandung itu tak segera memutuskan calon pendampingnya pada Pilkada Jabar 2018.

“Ridwan Kamil yang mengulur-ulur waktu mengumumkan cawagub mendapat sorotan para kiai. Terlebih ada kemungkinan Ridwan Kamil mengabaikan rekomendasi para tokoh Jabar,” kata Rasta Wiguna dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/12/2017).

(Baca: Ridwan Kamil Tak Konsisten, Alasan Golkar Cabut Dukungan)

Seharusnya, kata Rasta, Ridwan Kamil sudah bisa memilih wakilnya merujuk ke rekomendasi para tokoh Jabar yang melakukan telaah terhadap para calon yang diajukan partai pengusung.

Hasil telaah tim pansel atas para calon pendamping Ridwan Kamil yang dilakukan Minggu (17//12/2017) menempatkan politisi PKB, Maman Imanulhaq, di posisi puncak.

Di bawah Maman adalah politisi Nasdem, Saan Mustafa, dan politisi PPP, Uu Ruzhanul Ulum.

Pansel bentukan Ridwan Kamil terdiri dari 10 tokoh Jabar yang dipimpin mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas.

(Baca juga: Putus dengan Golkar, Ridwan Kamil: Saya Ikhlas...)

Anggota pansel, antara lain, Tjetje Padmadinata, Betti Alisjahbana, dan Aat Soeratin.

Namun, Rasta menyesalkan Ridwan Kamil tak segera menentukan pilihan meski sudah mendapat rekomendasi dari para tokoh Jabar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X