Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harap Legawa, Sosok Kontroversial Tak Dapat Posisi Pengurus Golkar

Kompas.com - 19/12/2017, 11:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, kepemimpinan baru Golkar harus mengedepankan penyelamatan partai dari citra buruk yang berpengaruh terhadap elektabilitas.

Ia berharap, sosok-sosok kontroversial dan memiliki masalah hukum bersedia untuk tak menempati posisi strategis di partai.

"Bagi orang-orang yang selama ini dikesankan punya masalah terhadap hukum, saya kira dengan legawa hati demi kemajuan partai tidak bisa lagi ditonjolkan. Apalagi, kemudian sosok-sosok kontroversial selama ini yang membuat partai ini dikuatkan citra buruknya oleh tokoh-tokoh itu," ujar Doli di sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Doli tak menyebutkan secara spesifik sosok-sosok tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa partai harus tegas jika ingin memulihkan kembali citra partai.

"Kalau kita benar-benar mau meningkatkan partai ya harus strict," katanya.

(Baca juga: Meski Ada Faksi, Ketua DPP Sebut Golkar Tetap Solid Dukung Jokowi)

Doli mengaku lega bahwa penyelenggaraan Munaslub berjalan sesuai yang diharapkannya, yakni bagaimana Munaslub membawa gagasan baru tentang perubahan partai.

Aspirasi tersebut juga dituangkan dalam slogan "Golkar Bersih, Golkar Bangkit, Menuju Indonesia Sejahtera" yang disuarakan pada Munaslub.

Namun, ke depan pihaknya akan memastikan bahwa slogan tersebut benar-benar dituangkan dalam kerja dewan pimpinan pusat, termasuk ke dalam kepengurusan.

"Kalau misalnya wajahnya sama, tagline itu hanya lip service," ujar Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) itu.

Ia menyebutkan setidaknya ada dua indikator perubahan tersebut. Pertama, produk konseptual dari Munaslub yang berupa rekomendasi. Kedua, perubahan anggaran dasar yang terjadi.

"Tetapi, konkretnya wujud perubahan itu di kepengurusan. Jadi, Pak Airlangga kalau hanya sendiri bukan perubahan," katanya.

(Baca juga: Golkar 3 Tahun Sudah 7 Kali Munas, Bisa Dapat Rekor MURI...)

Rapimnas dan Munaslub digelar dalam rangka melaporkan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto.

Beberapa agenda yang direncanakan, selain memilih ketua umum baru adalah perombakan kepengurusan DPP.

Adapun Doli dipecat dari keanggotaan Golkar karena sikapnya dianggap kerap berseberangan dengan sikap partai.

Namun, keanggotaannya telah dipulihkan berdasarkan keputusan yang diambil setelah DPP Golkar menggelar rapat pleno, Minggu (17/12/2017).

"Hari ini sudah diputuskan juga salah satu adalah rekomendasi dari mahkamah partai yang menyatakan bahwa pemecatan keanggotaan Saudara Doli direhabilitasi," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto seusai rapat pleno di DPP Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, dikutip dari Tribunnews.com.

"Dengan demikian, sejak rapat pleno ini, Saudara Doli tetap menjadi anggota Partai Golkar," kata Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com