Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Murad Ismail Baru Akan Mundur sebagai Komandan Brimob Setelah Daftar Pilkada Maluku

Kompas.com - 17/12/2017, 14:20 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail menegaskan keinginannya untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Maluku 2018.

Ia mengaku baru akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian setelah mendaftar sebagai bakal calon peserta pilkada.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018.

"Ya, kita daftar dulu, nanti setelah sudah terdaftar saya mundur. Selama proses-proses ini pun kita sudah bicara sama pak Kapolri kalau seumpamanya penetapan setelah pendaftaran, saya akan mengajukan surat pengunduran diri," ujar Murad saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017).

(baca: Resmi, PDI-P Usung Murad Ismail-Barnabas Orno pada Pilkada Maluku 2018)

Murad sudah mantap maju dalam Pilkada Maluku setelah diusung Partai Nasdem.

Selain Nasdem, PDI-P juga telah menyatakan dukungan kepada Murad bersama Barnabas Orno sebagai bakal calon wakil gubernurnya.

Barnabas Orno, merupakan kader PDI-P yang kini menjabat Bupati Maluku Barat Daya.

"Sudah Nasdem, Hanura, PKPI, PAN, PPP dan Gerindra sudah hampir pasti (mengusung)," tuturnya.

PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Murad Ismail-Barnabas Orno untuk maju pada Pilkada 2018.

Pasangan itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawari Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Minggu.

(Baca juga : Nasdem Usung Komandan Brimob Murad Ismail di Pilgub Maluku)

Kapolri sebelumnya menegaskan bahwa anggota Polri yang sudah mendaftarakan diri dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala daerah, maka harus mundur dari institusi.

Sesuai prosedur yang berlaku di internal Polri, maka anggota tersebut harus melepas atributnya sebagai polisi.

Dengan demikian, anggota tersebut bisa fokus dengan pencalonan dan terlepas dari intitusi Polri yang netral.

(Baca juga : Komandan Brimob Sudah Lapor Kapolri soal Niat Ikut Pilkada Maluku)

"Saya berharap kepada teman-teman yang mendaftar sebaiknya kalau sudah firm mau mendaftar, secepat mungkin mengundurkan diri supaya tidak terjadi conflict of interest," ujar Tito.

Tito khawatir jabatan sebagai anggota Polri akan dimanfaatkan calon tersebut untuk memikat publik. Padahal, polisi kedudukannya netral dalam berpolitik.

"Tapi aturan itu (segera mundur) belum ada. Sekali lagi, ini imbauan saya," kata Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com