Murad Ismail Baru Akan Mundur sebagai Komandan Brimob Setelah Daftar Pilkada Maluku

Ia mengaku baru akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian setelah mendaftar sebagai bakal calon peserta pilkada.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018.

"Ya, kita daftar dulu, nanti setelah sudah terdaftar saya mundur. Selama proses-proses ini pun kita sudah bicara sama pak Kapolri kalau seumpamanya penetapan setelah pendaftaran, saya akan mengajukan surat pengunduran diri," ujar Murad saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017).

(baca: Resmi, PDI-P Usung Murad Ismail-Barnabas Orno pada Pilkada Maluku 2018)

Murad sudah mantap maju dalam Pilkada Maluku setelah diusung Partai Nasdem.

Selain Nasdem, PDI-P juga telah menyatakan dukungan kepada Murad bersama Barnabas Orno sebagai bakal calon wakil gubernurnya.

Barnabas Orno, merupakan kader PDI-P yang kini menjabat Bupati Maluku Barat Daya.

"Sudah Nasdem, Hanura, PKPI, PAN, PPP dan Gerindra sudah hampir pasti (mengusung)," tuturnya.

PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Murad Ismail-Barnabas Orno untuk maju pada Pilkada 2018.

Pasangan itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawari Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Minggu.

Kapolri sebelumnya menegaskan bahwa anggota Polri yang sudah mendaftarakan diri dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala daerah, maka harus mundur dari institusi.

Sesuai prosedur yang berlaku di internal Polri, maka anggota tersebut harus melepas atributnya sebagai polisi.

Dengan demikian, anggota tersebut bisa fokus dengan pencalonan dan terlepas dari intitusi Polri yang netral.

"Saya berharap kepada teman-teman yang mendaftar sebaiknya kalau sudah firm mau mendaftar, secepat mungkin mengundurkan diri supaya tidak terjadi conflict of interest," ujar Tito.

Tito khawatir jabatan sebagai anggota Polri akan dimanfaatkan calon tersebut untuk memikat publik. Padahal, polisi kedudukannya netral dalam berpolitik.

"Tapi aturan itu (segera mundur) belum ada. Sekali lagi, ini imbauan saya," kata Tito.