Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Usung Komandan Brimob Murad Ismail di Pilgub Maluku

Kompas.com - 28/09/2017, 15:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Nasdem memastikan akan mengusung Murad Ismail pada Pilgub Maluku 2018.

Keputusan itu diambil setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang didampingi oleh Tim Tujuh Bappilu NasDem bertemu Murad Ismail di Kantor DPP Nasdem Jalan RP. Soeroso, Gondangdia Lama, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Menurut Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Willy Aditya, penunjukan Murad telah melalui proses di tim Bappilu DPP bersama DPW Nasdem Maluku.

Ada beberapa pertimbangan yang melatari keputusan Nasdem mendukung Murad Ismail.

"Pertama, Partai Nasdem dalam kontestasi ilpkada selalu memajukan putra-putri terbaik. Nasdem melihat rekam jejak Murad Ismail yang bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat Maluku," kata Willy, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/9/2017).

Selain itu, lanjut Willy, menurut pantauan Nasdem, elektabilitas Murad di Maluku semakin menanjak dari waktu ke waktu.

Willy mengatakan, pertemuan Murad dengan Surya Paloh merupakan proses akhir sebelum mengeluarkan surat rekomendasi pilkada.

Dengan dikeluarkannya rekomendasi, maka Murad Ismail tinggal melakukan komunikasi dengan partai lain untuk mencukupi jumlah kursi sebagai syarat pendaftaran ke KPUD.

Di DPRD Provinsi Maluku, Nasdem memiliki 4 kursi.

“Pada pertemuan tadi, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berharap Murad Ismail terpilih dan mampu menjadi gubernur bagi seluruh masyarakat Maluku yang sangat beragam," kata Willy.

 "Pak Surya Paloh juga menyampaikan Maluku yang kaya akan sejarah, dan pernah bergolak diawal reformasi harus dijaga kondusifitasnya. Dan semoga di bawah kepemimpinan Murad Ismail bisa sejajar dengan provinsi maju lain," tambah dia.

Adapun Murad Ismail merupakan putra kelahiran Maluku yang sekarang menjabat sebagai Komandan Korps Brimob Polri dengan pangkat Irjen Polisi.

Pada tahun 2013-2015, Perwira Tinggi bintang dua itu pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku.

Kompas TV Berikut ini adalah kisah seorang polisi di Pulau Kei, Maluku yang berinovasi mendirikan perpustakaan mini di pos keamanan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com