Distribusi Logistik Pemilu 2019 di Luar Negeri Diharapkan Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman berharap pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 di luar negeri bisa terlaksana lebih baik dibandingkan periode 2014 lalu.

Utamanya, Arief berharap ada kemudahan dalam hal distribusi logistik ke luar dan masuk tanah air. Sebab, tak semua negara punya akses yang mudah untuk distribusi logistik.

"KPU sudah membuktikan mengalami betapa luar biasanya urusan (distribusi logistik) itu. Karena tidak semua negara punya akses yang mudah. Baik negara yang bersangkutan ke Indonesia atau pun ke sini," ujar kata Arief di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Bahkan, Arief mengeluh bahwa urusan logistik adalah persoalan yang sangat merepotkan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi baik di dalam maupun di luar Indonesia.

"Logistik itu urusan sangat merepotkan. Baik dari Indonesia dan ke luar negeri. Selalu banyak protes karena logistik terlambat," kata dia.

(Baca juga : Ketua KPU: Salah Sedikit Saja, Pemilu Akan Disebut Gagal)

Arief juga mengungkapkan, Pemilu mendatang akan juga digelar di 131 negara selain di Indonesia. Ia pun menyebut persoalan tersebut bukanlah hal yang mudah.

"Tahun 2019 kita akan ada 132 perwakilan yang akan menjadi titik melakukan pemilu. 131 di luar negeri. Satu lagi komando di dalam negeri. Itu bukan hal mudah. KPU dan Bawaslu harus mampu mengkoordinasi membentuk struktur di 132 negara," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan bahwa Kemenlu menegaskan komitmennya untuk menyukseskan Pemilu 2019 di luar negeri.

"Komitmen Kemenlu dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mendukung tahapan persiapan pemilu, termasuk pembentukan pokja pemilihan luar negeri di pusat, perwakilan panitia pemilihan luar negeri, serta pelaksana pemilu. Kami mohon dukungan untuk pelaksanaan tersebut," kata dia.