Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Nilai Kader Parpol Kalah Tenar akibat Tak Diberitakan Media

Kompas.com - 12/12/2017, 06:32 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, ada dua penyebab kader partai politik (parpol) relatif tidak bisa bersaing dibandingkan non-kader.

Penyebab pertama, yaitu kesalahan kader sendiri yang tidak bisa beradaptasi dengan apa yang menjadi tren media. Penyebab kedua, yaitu karena tidak pernah diberitakan oleh media.

"Siapa pun yang tidak dimuat di media, tidak akan terkenal," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin itu, saat membuka pendaftaran bakal calon legislatif PKB di Graha Gus Dur, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Cak Imin mengatakan, seberapa kuat usaha kader untuk mengadakan banyak kegiatan, sosialisasi, dan berkomunikasi dengan masyarakat, namun apabila tidak pernah diberitakan media, maka hal itu akan sia-sia.

"Istilahnya sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kalau medianya enggak mengangkat, ya tidak akan terkenal," kata Cak Imin.

"Sementara lagi teman saya, partainya HT (Hary Tanoesoedibjo) ya terkenal, karena setiap hari dimuat di media," ujarnya mencontohkan.

(Baca juga: Pendaftaran Bakal Caleg PKB Diramaikan Para Artis)

Oleh karena itu Cak Imin menyarankan kepada para kader PKB untuk banyak-banyak memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook.

"Tapi, kepada para kaum mustadh'afin (jelata) para caleg PKB, tidak usah resah, Tuhan memberikan keberkahan yang bernama media sosial," kata dia.

"Saya kira media sosial menjadi jawaban sementara teman-teman untuk bisa hadir menyapa masyarakat berkomunikasi," tutur Cak Imin.

Menurut Cak Imin, gerilya media sosial ini bisa menjadi alternatif solusi agar lebih dikenal konstituen.

"Jangan khawatir, kalau tidak ada kesempatan untuk tampil, tampillah di socmed yang gratis dan penuh peluang untuk jadi alternatif pilihan rakyat," kata Cak Imin.

Kompas TV Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang berada di ruang tahanan kembali ditemui tokoh politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com