Jurus Mundur ala Setya Novanto...

JAKARTA, KOMPAS.com — Setya Novanto akhirnya bersedia mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR. Dari dalam Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, tersangka kasus korupsi proyek e-KTP itu disebut-sebut sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Fraksi Partai Golkar di DPR.

Namun, dalam surat pengunduran diri tersebut, Novanto turut menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin menggantikan posisinya.

Aziz menilai, surat tersebut sah dan ia mengaku siap menjadi ketua DPR menggantikan Novanto.

Meski demikian, internal Partai Golkar bergejolak dan menolak surat yang ditandatangani Setya Novanto itu.

(Baca juga: Surat dari Setya Novanto Dinilai Bikin Malu Golkar dan DPR)

Politisi Golkar, Yorrys Raweyai, misalnya, menilai surat pengunduran diri tersebut justru menjadi strategi Novanto mempertahankan kekuasaan.

"Nah itulah, ada kekuatan yang ingin mempertahankan kekuasaan guna melindungi koruptor, ini bahaya sekali. Apalagi, dia dalam status dipenjara," kata Yorrys di Hotel Manhattan, Minggu (10/12/2017).

Jika surat penunjukan untuk Aziz itu benar adanya, Yorrys menilai, hal itu bisa merusak citra DPR dan Partai Golkar. Yorrys berpendapat, kalau nanti DPR benar-benar menerima surat tersebut, DPR tak ubahnya lembaga yang lucu.

"Kita lihat saja, ini kan lucu kalau DPR benar menerimanya. Kita mempertontonkan suatu kebodohan dan ini ada apa sebetulnya. Ini kan sama saja melindungi koruptor," ujarnya.

(Baca: Yorrys: DPR Lucu kalau Terima Usulan Novanto)

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta DPP Partai Golkar menahan diri dalam menunjuk ketua DPR.

Agung menilai bahwa keputusan terkait penunjukan ketua DPR bersifat strategis sehingga harus diputuskan kepemimpinan yang memiliki legitimasi.

"Sah saja kalau ada masukan untuk segera menunjuk ketua DPR. Tetapi, karena saat ini Partai Golkar dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, yaitu Pak Idrus Marham, saya khawatir jika keputusan itu nantinya dipertanyakan legitimasinya," kata Agung.

Agung pun mengusulkan penunjukan ketua DPR dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar selesai dilakukan dan terpilih ketua umum yang definitif.

"Saya kira setelah Munaslub saja sehingga memiliki legitimasi kuat. Pimpinan DPR pasti mempertimbangkan hal itu juga," ucap mantan Ketua DPR ini.

(Baca: Agung Laksono Minta Partai Golkar Tunjuk Ketua DPR Seusai Munaslub)

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto menaiki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/11/2017). Ketua DPR tersebut menjalani pemeriksaan perdana selama lima jam usai ditahan oleh KPK terkait dugaan korupsi proek KTP elektronik.