Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Minta Partai Golkar Tunjuk Ketua DPR Usai Munaslub

Kompas.com - 11/12/2017, 07:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta DPP Partai Golkar untuk menahan diri dalam menunjuk ketua DPR RI, setelah Setya Novanto menyatakan diri mundur melalui sepucuk surat.

Dalam suratnya, Novanto diketahui menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR pengganti dirinya.

Agung menilai bahwa keputusan terkait penunjukan ketua DPR bersifat strategis, sehingga harus diputuskan oleh kepemimpinan yang memiliki legitimasi.

"Sah saja kalau ada masukan untuk segera menunjuk Ketua DPR RI. Tetapi karena saat ini Partai Golkar dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, yaitu Pak Idrus Marham, saya khawatir bila keputusan itu nantinya dipertanyakan legitimasinya," kata Agung di kediamannya, Minggu (10/12/2017).

(Baca juga: Surat Novanto soal Penggantinya di DPR Dinilai Ilegal)

Agung pun mengusulkan penunjukan ketua DPR dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar selesai dilakukan.

"Saya kira setelah munaslub saja sehingga memiliki legitimasi kuat. Pimpinan DPR RI pasti mempertimbangkan hal itu juga," ucap Agung, yang juga pernah menjabat Ketua DPR.

Sebagai ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Agung Laksono juga mendesak agar Munaslub Partai Golkar segera dilakukan.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Harap Penunjukan Ketua DPR Pengganti Novanto Lewat Debat Terbuka)

Selain Kosgoro 1957, dua ormas pendiri Partai Golkar, yaitu SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) yang dipimpin Ade Komarudin dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang diketuai Roem Kono mendesak munaslub segera dilaksanakan paling lambat 20 Desember 2017.

Ketiga ormas itu juga mengusulkan Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, setelah Setya Novanto ditahan sebagai tersangka akibat kasus korupsi KTP elektronik.

(Rizal Bomantama/Tribunnews.com)
---
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: "Agung Laksono Minta Penunjukan Ketua DPR RI Dilakukan Setelah Munaslub"

Kompas TV Airlangga Hartarto menuding langkah Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamssuddin sebagai Ketua DPR telah melanggar aturan partai.

  Dedi Mulyadi Harap Penunjukan Ketua DPR Pengganti Novanto Lewat Debat Terbuka  
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com