Kompas.com - 11/12/2017, 07:24 WIB
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Sekretariat Kosgoro, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Sekretariat Kosgoro, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta DPP Partai Golkar untuk menahan diri dalam menunjuk ketua DPR RI, setelah Setya Novanto menyatakan diri mundur melalui sepucuk surat.

Dalam suratnya, Novanto diketahui menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR pengganti dirinya.

Agung menilai bahwa keputusan terkait penunjukan ketua DPR bersifat strategis, sehingga harus diputuskan oleh kepemimpinan yang memiliki legitimasi.

"Sah saja kalau ada masukan untuk segera menunjuk Ketua DPR RI. Tetapi karena saat ini Partai Golkar dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, yaitu Pak Idrus Marham, saya khawatir bila keputusan itu nantinya dipertanyakan legitimasinya," kata Agung di kediamannya, Minggu (10/12/2017).

(Baca juga: Surat Novanto soal Penggantinya di DPR Dinilai Ilegal)

Agung pun mengusulkan penunjukan ketua DPR dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar selesai dilakukan.

"Saya kira setelah munaslub saja sehingga memiliki legitimasi kuat. Pimpinan DPR RI pasti mempertimbangkan hal itu juga," ucap Agung, yang juga pernah menjabat Ketua DPR.

Sebagai ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Agung Laksono juga mendesak agar Munaslub Partai Golkar segera dilakukan.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Harap Penunjukan Ketua DPR Pengganti Novanto Lewat Debat Terbuka)

Selain Kosgoro 1957, dua ormas pendiri Partai Golkar, yaitu SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) yang dipimpin Ade Komarudin dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang diketuai Roem Kono mendesak munaslub segera dilaksanakan paling lambat 20 Desember 2017.

Ketiga ormas itu juga mengusulkan Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, setelah Setya Novanto ditahan sebagai tersangka akibat kasus korupsi KTP elektronik.

(Rizal Bomantama/Tribunnews.com)
---
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: "Agung Laksono Minta Penunjukan Ketua DPR RI Dilakukan Setelah Munaslub"

Kompas TV Airlangga Hartarto menuding langkah Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamssuddin sebagai Ketua DPR telah melanggar aturan partai.

  Dedi Mulyadi Harap Penunjukan Ketua DPR Pengganti Novanto Lewat Debat Terbuka  
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.