Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Jimly Dukung Jokowi Dua Periode Tuai Protes Internal ICMI

Kompas.com - 10/12/2017, 10:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Jimly Asshiddiqie yang mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo menjabat dua periode menuai protes dari internal ICMI.

Pernyataan itu disampaikan Jimly saat Pembukaan Silaturahim Kerja Nasional ICMI Se-Indonesia dan HUT Ke-27 ICMI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/12/2017). Presiden Joko Widodo turut hadir dan membuka acara tersebut.

(Baca juga: ICMI Dukung Jokowi Dua Periode)

"Dengan tetap senantiasa berpikir kritis, ICMI tidak pernah ragu, tidak perlu dan tidak boleh ragu lagi untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun," kata Jimly saat berpidato di depan Jokowi dan jajaran ICMI se-Indonesia.

Namun, pernyataan Jimly tersebut tidak didukung penuh oleh seluruh anggota organisasinya. ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat, misalnya, langsung menerbitkan pernyataan sikap untuk memprotes pidato Jimly.

"Pernyataan tersebut adalah merupakan pandangan pribadi dan bukan pernyataan atau sikap organisasi ICMI, karena pernyataan tersebut tidak dilakukan melalui proses rapat, musyawarah, atau mekanisme organisasi," kata Ketua ICMI Orwil Jawa Barat Moh Najib dalam pernyataan sikapnya, Sabtu (9/12/2017).

Najib mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada Jimly dan juga kepada beberapa pengurus Harian ICMI Pusat. Hasilnya, pernyataan Jimly itu bersifat spontan.

"Diakui sebagai pandangan pribadi, bukan pandangan organisasi ICMI, karena selama ini secara kelembagaan ICMI belum pernah membahas dan menetapkan keputusan dukungan kepemimpinan presiden dua periode," ujarnya.

Najib menegaskan, ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi partai politik.

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ICMI merupakan organisasi kecendekiawanan, yang bertujuan mengabdi dalam upaya menciptakan masyarkat madani.

Dengan demikian, pernyataan yang bersifat politis itu sama sekali bukan bagian sikap organisasi.

"ICMI Orwil Jawa Barat sangat menyayangkan atas pernyataan tersebut dan menyatakan menolak dengan pandangan pribadi Ketua Umum, dan meminta untuk mengklarifikasi dan meralat pernyataan tersebut," katanya.

Najib mengatakan, klarifikasi penting karena pernyataan itu menimbulkan kesimpangsiuran. Di satu sisi pernyataan itu merupakan pandangan pribadi, tetapi disampaikan di forum resmi organisasi.

Tak hanya dari pengurus yang masih aktif, protes juga datang dari mantan pengurus ICMI. Ketua ICMI periode 2003-2005 Said Didu mengatakan, setidaknya ada 3 hal yang dilanggar oleh Jimly.

"Pertama, mengambil sikap tanpa melalui mekanisme organisasi. Kedua, membawa ICMI ke dalam politik praktis, dan ketiga, mengabaikan aspirasi umat. Peserta di dalam dan tokoh ICMI juga menyesalkan," ucap Said kepada Kompas.com.

Secara terpisah, Jimly tidak menampik ada sejumlah anggota dan tokoh ICMI yang memprotes pernyataannya. Namun, ia menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya itu.

Jimly juga memastikan bahwa pernyataan mendukung Jokowi dua periode itu disampaikannya sebagai Ketua Umum ICMI. "Bukan pribadi, sebagai Ketum, resmi," katanya.

Jimly mengakui bahwa belum pernah dilakukan rapat untuk membahas pernyataan dukungan ke Jokowi ini. Namun menurut dia, hal tersebut tidak perlu dirapatkan.

"Tidak harus, itu kan Ketua Umum, anggota boleh tidak setuju, tidak apa-apa, tetapi Ketum sudah pidato di Istana," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com