Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ILUNI UI Minta Pemerintah Galang Kekuatan untuk Menekan AS

Kompas.com - 08/12/2017, 14:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) mengecam keras tindakan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan bahwa Jerusalem adalah ibukota Israel.

ILUNI UI meminta rencana AS memindahkan kedutaan besarnya ke kota suci tiga agama tersebut dibatalkan.

"Tindakan ini, yang didorong oleh keinginan Trump untuk memuaskan konstituen domestiknya, merupakan langkah yang tidak bertanggungjawab dan mematikan proses perdamaian," kata Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono dalam siaran persnya, Jumat (8/12/2017).

Untuk itu, ILUNI UI mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk konsisten setia pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan menegaskan dukungan pada perjuangan bangsa Palestina.

"Dan tidak mengakui Israel yang merupakan negara penjajah," kata Budhy.

(Baca juga : Israel Tempatkan Polisi di Jerusalem)

ILUNI UI juga mendorong pemerintah Indonesia untuk bersama-sama menggalang kekuatan untuk menekan Amerika Serikat untuk membatalkan kebijakan sembrono tersebut.

"ILUNI mengajak semua pihak untuk terus mendukung perjuangan Palestina, termasuk dengan menunjukkan dukungan kepada Palestina secara massif di berbagai media," ujar Budhy.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Indonesia, lanjut Jokowi, telah menggalang dukungan dari negara-negara Islam untuk menentang kebijakan Trump tersebut.

Hasil penggalangan dukungan itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan menggelar sidang di Istanbul, Turki, 13 Desember 2017. Presiden Jokowi bakal hadir dalam sidang tersebut.

Kompas TV Mereka mendesak Amerika Serikat menarik kembali keputusannya ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com