Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Muhammadiyah, Nasdem Ungkapkan Sikapnya pada Pilpres 2019

Kompas.com - 06/12/2017, 22:21 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem menggelar pertemuan dengan Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah, Rabu (6/12/2017).

Dalam pertemuan itu salah satunya dibahas terkait dengan dukungan Nasdem untuk Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Namun, Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan membantah bahwa partainya mencari dukungan dari salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

Zulfan mengaku pertemuan itu hanya untuk merekatkan silaturahmi kedua belah pihak.

"Oh enggak, enggak. Ini kan beda antara partai politik dan ormas. Muhammadiyah tidak boleh terlibat politik seperti itu. Tidak mungkin kami mengajak Muhammadiyah mengikuti kami," ujar Zulfan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa ia menyampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV pada November 2017, yang sepakat untuk mendukung Jokowi kembali pada Pilpres 2019.

"Sebenarnya kami mau ke sini sebelum Rakernas. Kami ingin kasih tahu bahwa kami, Nasdem, sudah langsung mendukung Jokowi pada 2019 nanti. Tapi wakilnya belum ditetapkan," ucap Zulfan.

(Baca juga: Pemilu 2019, Nasdem Targetkan Tiga Besar Perolehan Suara Nasional)

Zulfan mengatakan bahwa partainya sering melakukan pertemuan dengan Muhammadiyah. Pertemuan itu semata-mata diklaimnya sebagai upaya untuk bersama-sama membangun bangsa.

"Nasdem sudah sering silahturahim ke sini. Kami melihat untuk membangun kebersamaan, melakukan sesuatu perbaikan kepada bangsa," ujar Zulfan.

Apalagi, menurut dia, partai politik perlu merangkul semua pihak, termasuk kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat demi turut serta menyelesaikan persoalan bangsa.

"Kita harus mengajak banyak pihak. Enggak bisa parpol ini jalan sendiri. Saya yakin Muhammadiyah juga berpikir seperti itu. Muhammadiyah juga sebagai ormas besar tidak bisa berjalan sendiri," ucapnya.

"Jadi sinergi membangun kebersamaan, perbaikan-perbaikan terhadap persoalan bangsa yang banyak dari sudut ekonomi, politik, sosial dan lainnya," kata Zulfan.

(Baca juga: Nasdem Masih Rahasiakan Calon Pendamping Jokowi di Pilpres 2019)

Ia pun juga percaya bahwa Muhammadiyah netral dan takkan menggiring para pengikutnya untuk memilih salah satu calon tertentu.

"Saya yakin Muhammadiyah tak melakukan satu upaya, supaya kader Muhammadiyah harus memilih salah satu. Sebagai organisasi besar dan mengembangkan demokrasi yang baik, saya kira pastilah diberi kebebasan," kata Zulfan.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas pun mengatakan bahwa pihaknya memandang partai politik adalah pilar demokrasi.

Muhammadiyah pun siap memberikan sumbangsih kepada partai politik yang membutuhkan.

"Muhamadiyah sejak dulu memandang parpol sebagai pilar demokrasi. Harus diperkuat secara kualitatif, apapun problem yang dihadapi parpol," ucap Busyro.

"Setiap kami diperlukan, kami siap orangnya. Kader Muhammadiyah di mana-mana ada. Itu sebagai komitmen kebangsaan Muhammadiyah," ucap mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Nasdem Siar Anggretta Siagian, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Kompas TV Partai Nasdem akan mendeklarasikan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com