Salin Artikel

Datangi Muhammadiyah, Nasdem Ungkapkan Sikapnya pada Pilpres 2019

Dalam pertemuan itu salah satunya dibahas terkait dengan dukungan Nasdem untuk Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Namun, Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan membantah bahwa partainya mencari dukungan dari salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

Zulfan mengaku pertemuan itu hanya untuk merekatkan silaturahmi kedua belah pihak.

"Oh enggak, enggak. Ini kan beda antara partai politik dan ormas. Muhammadiyah tidak boleh terlibat politik seperti itu. Tidak mungkin kami mengajak Muhammadiyah mengikuti kami," ujar Zulfan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa ia menyampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV pada November 2017, yang sepakat untuk mendukung Jokowi kembali pada Pilpres 2019.

"Sebenarnya kami mau ke sini sebelum Rakernas. Kami ingin kasih tahu bahwa kami, Nasdem, sudah langsung mendukung Jokowi pada 2019 nanti. Tapi wakilnya belum ditetapkan," ucap Zulfan.

Zulfan mengatakan bahwa partainya sering melakukan pertemuan dengan Muhammadiyah. Pertemuan itu semata-mata diklaimnya sebagai upaya untuk bersama-sama membangun bangsa.

"Nasdem sudah sering silahturahim ke sini. Kami melihat untuk membangun kebersamaan, melakukan sesuatu perbaikan kepada bangsa," ujar Zulfan.

Apalagi, menurut dia, partai politik perlu merangkul semua pihak, termasuk kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat demi turut serta menyelesaikan persoalan bangsa.

"Kita harus mengajak banyak pihak. Enggak bisa parpol ini jalan sendiri. Saya yakin Muhammadiyah juga berpikir seperti itu. Muhammadiyah juga sebagai ormas besar tidak bisa berjalan sendiri," ucapnya.

"Jadi sinergi membangun kebersamaan, perbaikan-perbaikan terhadap persoalan bangsa yang banyak dari sudut ekonomi, politik, sosial dan lainnya," kata Zulfan.

Ia pun juga percaya bahwa Muhammadiyah netral dan takkan menggiring para pengikutnya untuk memilih salah satu calon tertentu.

"Saya yakin Muhammadiyah tak melakukan satu upaya, supaya kader Muhammadiyah harus memilih salah satu. Sebagai organisasi besar dan mengembangkan demokrasi yang baik, saya kira pastilah diberi kebebasan," kata Zulfan.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas pun mengatakan bahwa pihaknya memandang partai politik adalah pilar demokrasi.

Muhammadiyah pun siap memberikan sumbangsih kepada partai politik yang membutuhkan.

"Muhamadiyah sejak dulu memandang parpol sebagai pilar demokrasi. Harus diperkuat secara kualitatif, apapun problem yang dihadapi parpol," ucap Busyro.

"Setiap kami diperlukan, kami siap orangnya. Kader Muhammadiyah di mana-mana ada. Itu sebagai komitmen kebangsaan Muhammadiyah," ucap mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Nasdem Siar Anggretta Siagian, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/22214321/datangi-muhammadiyah-nasdem-ungkapkan-sikapnya-pada-pilpres-2019

Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke