Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Ungkap Cara Indonesia dan Selandia Baru Tangani Kasus Perdagangan Orang

Kompas.com - 06/12/2017, 13:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, Polri bekerja sama dengan Selandia Baru dalam penanggulangan kejahatan lintas negara.

Salah satunya terkait kasus perdagangan orang yang fenomenanya terus berkembang.

Ia menyebutkan, ada fenomena baru dari pelaku perdagangan manusia.

"Saat ini lebih cenderung sebagai Migran Ekonomi,” kata Ari melalui keterangan tertulis, Rabu (6/12/2017).

Ari mengatakan, Indonesia dan Selandia Baru akan meningkatkan upaya deteksi sindikat yang beroperasi di masing-masing wilayah.

Kedua negara tersebut juga sepakat melakukan edukasi dan sosialisasi, khususnya wilayah yang memiliki kerawanan dan menjadi daerah transit perdagangan manusia.

"Selain itu juga, peningkatan kualitas dan kemampuan personel perdagangan manusia,” kata Ari.

Baca: Perdagangan Orang Kian Marak, Polri Anggap Perlu Ratifikasi Regulasi

Menurut Ari, Bhabinkamtibmas Polri juga perlu dikedepankan untuk menjaga wilayah perbatasan yang kerap digunakan untuk menyelundupkan imigran ilegal.

Salah satu kasus perdagangan orang yang melibatkan Indonesia dan Selandia Baru yakni saat kapal berbendera Srilanka terdampar di Laut Nias Utara pada 9 Agustus 2017.

Kapal tersebut mengangkut 33 penumpang berkewarganegaraan Srilangka. Perjalanan tersebut diorganisir oleh warga negara Srilanka berinisial J.

"Dari hasil pemeriksaan diketahui, para imigran gelap tersebut bertolak ke New Zealand," kata Ari.

Para imigran gelap diberangkatkan dari Srilanka dan harus membayar 300.000 hingga 500.000 Rupee atau setara dengan Rp 27 juta hingga Rp 43 juta.

Selain kasus itu, ada lagi penyelundupan 41 orang Vietnam pada 26 Oktober 2017.

Saat itu, kapal yang mengangkut mereka terdampar di pulau Tablolong, Nusa Tenggara Timur.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com