Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dito Ariotedjo
Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Inovasi Sosial Politik, Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)

Golkar Harus Ramah Milenial

Kompas.com - 06/12/2017, 07:13 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

GOYANGAN Partai Golkar kian tak berirama. Kasus hukum yang menimpa ketua umum "Partai Beringin", selain menggerus akseptabilitas dan elektabilitas partai, juga menuai duel kepentingan di kalangan internal.

Praperadilan sang ketua berpacu dengan keinginan untuk mengadakan Musyawarah Luar Biasa Partai (Munaslub). Kubu yang menginginkan pergantian kepemimpinan adu cepat dengan yang kubu mempertahankan posisi status quo.

Situasi tak pelak makin hari makin panas. Beringin disorot di sana-sini. Nasibnya di masa depan dijadikan bahan tebak-tebakan oleh para pengamat.

Nama-nama calon pengganti ketua umum diukur-ukur, dipatut-patut, dicocok-cocokan, dan dikait-kaitkan dengan istana, disangkutpautkan dengan si anu dan si anu, lalu digelindingkan ke publik. Maka terjadilah bursa calon ketua.

Di sisi yang lain, hasil survei Politracking terbukti tak berpihak kepada "Pohon Beringin". Angka elektabilitas Golkar hanya tersisa sekira sepuluhan persen. Mendadak penampakan Beringin menjadi semakin kurus kering, tak gagah lagi.

Gerindra dengan manis menyalip dan merebut posisi kedua yang semula diduduki Golkar. Lucunya, tak banyak pihak yang sedang adu kuat di internal membahasnya. Semuanya terlihat sibuk berbicara siapa dapat apa, kapan dan bagaimana, di dalam tubuh partai.

Memang kepengurusan baru adalah bagian dari masa depan Golkar. Tapi menjaga dan meluaskan kavling pemilih juga tak kalah pentingnya, bahkan bisa menjadi penentu seperti apa wajah Golkar di kemudian hari.

Jadi apa pun yang terjadi di dalam "Partai Beringin", toh terobosan signifikan untuk keluar dari jerat politik yang sedang melanda partai sangat dibutuhkan saat ini.

Dan, saya kira, mengambil peran besar untuk memenangkan hati dan pikiran para pemilih muda, terutama generasi milenial, adalah salah satu solusi kekinian yang dibutuhkan.

Mengapa? Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kaum milenial di Indonesia pada 2017 diperkirakan mencapai 86 juta jiwa atau 32,6 persen dari total penduduk yang sebanyak 261,89 juta jiwa.

Pemilih milenial adalah pemilih yang lahir pada rentang tahun 1981-1999 dan akan berusia antara 20-38 tahun saat Pemilu 2019 diadakan.

Sekali lagi saya tuliskan, jumlahnya mencapai 86 juta jiwa. Semua tentu sepakat bahwa angka tersebut bukanlah angka kecil.

Nah, secara politik, jika dipersentase, 48 persen pemilih pada Pemilu 2019 adalah generasi milenial (Hasanudin Ali, 2017). Oleh karena itu, tak ada alasan bagi Golkar untuk tidak fokus dan concern pada segmen yang satu ini.

Generasi milenial sering juga disebut sebagai generasi "Digital Native", yakni generasi yang lahir dan tumbuh seiring perkembangan teknologi yang melaju pesat.

Oleh karena itu, generasi milenial cenderung mudah menyesuaikan diri dengan generasi setelahnya yang juga masih disuguhkan teknologi lanjutan dari teknologi-teknologi yang mengawali pertumbuhan generasi milenial.

Berbeda dari generasi X, baby boomers, atau generasi sebelum generasi milenial, segmen ini cenderung agak gagap untuk mengikuti irama generasi-generasi setelahnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com