Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR yang Baru Diharapkan Tak Berpotensi Tersandera Kasus Hukum

Kompas.com - 05/12/2017, 18:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengapresiasi jika Ketua DPR Setya Novanto, yang mejadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, mundur dari jabatannya.

Menurut dia, tak elok jika jabatan publik diisi oleh tersangka yang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Syamsuddin mengatakan, Ketua DPR yang baru diharapkan tak berpotensi memiliki masalah hukum dan bernasib sama dengan Setya Novanto.

“Ketua DPR baru harus bersih sehingga tidak berpotensi bermasalah hukum di kemudian hari, berpengalaman, muda, dan berintegritas," kata Syamsuddin, saat dihubungi, Selasa (5/12/2017).

Baca: Setya Novanto Disebut Sudah Legawa Mundur dari Jabatan Ketua DPR

Syamsuddin mengatakan, pengganti Setya Novanto memang harus berasal dari Fraksi Partai Golkar. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPD dan DPRD.

Oleh karena itu, Syamsuddin berharap Golkar dapat memilih sosok yang kompeten.

"Dengan demikian, Ketua DPR yang baru bisa membawa angin segar dan optimisme bagi institusi DPR dimata rakyat dan bagi Golkar sendiri “kata Syamsuddin.

Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Ia yakin, masih ada sosok yang bersih dari masalah hukum di Partai Golkar.

Syamsuddin mengingatkan, pergantian Ketua DPR akan menentukan masa depan parlemen yang kini terus terpuruk akibat ulah Setya Novanto.

Selain itu, sosok Ketua DPR juga akan menentukan nasib dan citra Golkar ke depan.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan, Novanto siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Baca juga: MKD: Permintaan Maaf Novanto Bukan Pengakuan Kesalahan

Namun, Novanto masih mencari waktu yang tepat untuk mundur.

"Saya katakan, Setnov bersiap mundur dan buat saya kalau dia gunakan hak pribadi, saya bersyukur. Novanto cari waktu yang tepat," kata Melki dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding juga menyampaikan hal yang sama.

Menurut Sudding, Setya Novanto sadar posisinya saat ini. Novanto akan mengambil sikap dalam waktu dekat. 

Kompas TV Salah satu politisi yang menyampaikan rencana mundur Setya Novanto adalah Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com