Ketua DPR yang Baru Diharapkan Tak Berpotensi Tersandera Kasus Hukum

Menurut dia, tak elok jika jabatan publik diisi oleh tersangka yang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Syamsuddin mengatakan, Ketua DPR yang baru diharapkan tak berpotensi memiliki masalah hukum dan bernasib sama dengan Setya Novanto.

“Ketua DPR baru harus bersih sehingga tidak berpotensi bermasalah hukum di kemudian hari, berpengalaman, muda, dan berintegritas," kata Syamsuddin, saat dihubungi, Selasa (5/12/2017).

Baca: Setya Novanto Disebut Sudah Legawa Mundur dari Jabatan Ketua DPR

Syamsuddin mengatakan, pengganti Setya Novanto memang harus berasal dari Fraksi Partai Golkar. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPD dan DPRD.

Oleh karena itu, Syamsuddin berharap Golkar dapat memilih sosok yang kompeten.

"Dengan demikian, Ketua DPR yang baru bisa membawa angin segar dan optimisme bagi institusi DPR dimata rakyat dan bagi Golkar sendiri “kata Syamsuddin.

Syamsuddin mengingatkan, pergantian Ketua DPR akan menentukan masa depan parlemen yang kini terus terpuruk akibat ulah Setya Novanto.

Selain itu, sosok Ketua DPR juga akan menentukan nasib dan citra Golkar ke depan.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan, Novanto siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

"Saya katakan, Setnov bersiap mundur dan buat saya kalau dia gunakan hak pribadi, saya bersyukur. Novanto cari waktu yang tepat," kata Melki dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding juga menyampaikan hal yang sama.

Menurut Sudding, Setya Novanto sadar posisinya saat ini. Novanto akan mengambil sikap dalam waktu dekat.