Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Puan, dalam Waktu Dekat Jokowi Akan Beri Arahan soal Khofifah

Kompas.com - 05/12/2017, 14:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap terkait rencana Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan mengikuti Pilkada Jawa Timur 2018.

"Dalam waktu dekat, Presiden akan memberikan arahan," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017).

Meski demikian, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut apa bentuk arahan Presiden.

Bupati Trenggalek, Emil Dardak (kiri) dan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa (kanan) ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (22/11/2017). KOMPAS.com/MOH NADLIR Bupati Trenggalek, Emil Dardak (kiri) dan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa (kanan) ketika ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (22/11/2017).
"Nantilah. Tentu saja dalam waktu dekat Presiden akan memberikan arahan," lanjut Puan lagi.

Baca: Menko Puan Pastikan Khofifah Masih Fokus Jabat Mensos

Saat ditanya soal kemungkinan reshuffle, Puan tidak menjawab lugas. Ia hanya menegaskan bahwa keputusan mengganti posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Itu Presiden yang akan memutuskan dan saya juga belum dengar bagaimana hasilnya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya," lanjut Puan.

Khofifah berencana maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Ia akan menggandeng Bupati Trenggalek Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur.

Baca juga: Gus Sholah: Jatim Rugi jika Tidak Pilih Khofifah Jadi Gubernur

Keduanya diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Khofifah juga telah mengirimkan surat kepada Presiden mengenai niat politiknya itu. Meski demikian, Presiden Jokowi belum mengambil keputusan terkait surat Khofifah tersebut.

Kompas TV Selain itu, belum ada komunikasi politik terkait pengganti Khofifah apabila resmi maju ke Pilkada Jawa Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com