Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Tenaga Kerja Lokal Diprioritaskan daripada Tenaga Asing

Kompas.com - 29/11/2017, 11:48 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja asing.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta China untuk tak banyak mengekspor tenaga kerjanya ke Indonesia.

"Memang kita harus memprioritaskan tenaga kerja kita," kata Agus, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Agus mengakui, secara kasat mata, banyak tenaga kerja asing khususnya dari China yang bekerja di Indonesia. Padahal, posisi mereka seharusnya bisa diisi tenaga kerja lokal.

"Ini Kementerian Ketenagakerjaan harus bekerja keras, apalagi yang memberikan sinyalemen adalah Bapak Wapres. Karena kita ketahui semuanya secara kasat mata saja kelihatan," ujar Agus.

Baca: Wapres Minta China Tak Banyak "Ekspor" Tenaga Kerja ke RI

Jika ada perjanjian kontrak atau masalah industri yang terkait tenaga kerja dengan negara asing, menurut Agus, harus disesuaikan. Yang terbaik adalah pengawasan Kementerian Tenaga Kerja.

"Sehingga apabila ada hal sinyalemen seperti itu Kementerian Ketenagakerjaan harus betul-betul fokus atau secure kita mengatasi seluruhnya," ujar Agus.

Pernyataan Kalla

Sebelumnya, Wapres Kalla meminta pemerintah China meninjau kebijakan “ekspor” tenaga kerja ke Indonesia yang lazim dilakukan oleh para investornya ketika berinvestasi di Indonesia.

Permintaan Kalla itu disampaikan langsung kepada Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong saat berkunjung ke Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/11/2017).

“Saya katakan tadi investasi Anda bagus, cuma jangan terlalu banyak bawa tenaga kerja,” ujar Kalla usai pertemuan itu.

Menanggapi hal itu, tutur Kalla, Liu menyetujui permintaan tersebut. Bahkan China setuju untuk melatih tenaga kerja Indonesia baik di dalam negeri maupun di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Indonesia menaruh perhatian serius kepada isu investasi dan tenaga kerja dari China. Sebab selama ini, kata Kalla, para investor China membawa ribuan tenaga kerja ke Indonesia.

Kompas TV Pemerintah Provinsi Bali menetapkan upah minimum provinsi tahun 2018 naik 8,71%.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com