Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan DPR Terhadap DPR Rendah, Fadli Zon Sebut Ada Progres

Kompas.com - 27/11/2017, 21:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menganggap hasil survei sejumlah lembaga terhadap institusi DPR sebagai sebuah bahan introspeksi.

Fadli menyikapi hasil survei nasional Poltracking Indonesia yang menempatkan DPR pada posisi paling buncit di antara 13 institusi demokrasi dan penegak hukum yang disurvei.

Berdasarkan hasil survei tersebut, hanya 34 persen publik yang merasa puas dengan kinerja DPR.

"Masukan itu kan bisa menjadi bahan untuk introspeksi," kqta Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Namun, ia menilai tingkat kepuasan publik terhadap DPR cenderung membaik. Sebab, kasus-kasus besar yang menyeret nama anggota DPR pada periode saat ini lebih sedikit ketimbang periode 2009-2014 lalu.

Baca juga : Kepuasan Publik Terhadap DPR Paling Buncit

Wakil Kerua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Kerua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Meskipun memang dampak kasus-kasus pada periode lalu terbawa pada periode saat ini. Misalnya kasus proyek e-KTP.

"Itu juga perlu dilihat sebagai sebuah progres bahwa tidak banyak kasus. Kasus yang dianggap kasus besar itu tidak terjadi pada masa periode ini," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Di samping itu, Fadli mengatakan bahwa hal serupa terjadi di parlemen beberapa negara lainnya, baik negara maju maupun berkembang.

Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja parlemen. Daya kritik masyarakat juga dianggap lebih tinggi kepada lembaga legislatif ketimbang eksekutif.

Namun, hal itu tak lantas berpengaruh pada tingkat elektabilitas seorang anggota legislatif.

Fadli mencontohkan kepuasan terhadap kongres Amerika Serikat yang mencapai 11 persen. Meski tingkat kepuasannya rendah namun tingkat keterpilihan anggotanya ada yang mencapai 96 persen.

Ia pun menilai angka kepuasan terhadap DPR RI lebih baik daripada DPR di beberapa negara lain.

"Negara-negara lain ada yang kisaran 20 persen. Hampir jarang yang lewat 50 persen," tuturnya.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada posisi paling buncit terkait tingkat kepuasan masyarakat.

Baca juga : Setya Novanto, Kasus E-KTP, dan Citra DPR yang Tercoreng...

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyebutkan, hanya 34 persen publik yang merasa puas dengan kinerja DPR. Urutan tersebut merupakan yang paling bawah di antara 13 institusi demokrasi dan penegak hukum yang disurvei.

Adapun saat dirinci, hanya 36 persen publik yang merasa puas dengan pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan, 35 persen puas dengan penyusunan Undang-undang, 33 persen puas dengan perumusan rencana anggaran negara, dan hanya 29 persen yang puas dengan penyerapan aspirasi publik di DPR.

"Tingkat kepuasan pada bidang ini tergolong sangat rendah bagi institusi demokrasi sekelas DPR RI," kata Hanta dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Kompas TV Dewan Perwakilan Rakyat hari ini memperingati hari ulang tahun ke-72.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com