Salin Artikel

Kepuasan DPR Terhadap DPR Rendah, Fadli Zon Sebut Ada Progres

Fadli menyikapi hasil survei nasional Poltracking Indonesia yang menempatkan DPR pada posisi paling buncit di antara 13 institusi demokrasi dan penegak hukum yang disurvei.

Berdasarkan hasil survei tersebut, hanya 34 persen publik yang merasa puas dengan kinerja DPR.

"Masukan itu kan bisa menjadi bahan untuk introspeksi," kqta Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Namun, ia menilai tingkat kepuasan publik terhadap DPR cenderung membaik. Sebab, kasus-kasus besar yang menyeret nama anggota DPR pada periode saat ini lebih sedikit ketimbang periode 2009-2014 lalu.

"Itu juga perlu dilihat sebagai sebuah progres bahwa tidak banyak kasus. Kasus yang dianggap kasus besar itu tidak terjadi pada masa periode ini," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Di samping itu, Fadli mengatakan bahwa hal serupa terjadi di parlemen beberapa negara lainnya, baik negara maju maupun berkembang.

Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja parlemen. Daya kritik masyarakat juga dianggap lebih tinggi kepada lembaga legislatif ketimbang eksekutif.

Namun, hal itu tak lantas berpengaruh pada tingkat elektabilitas seorang anggota legislatif.

Fadli mencontohkan kepuasan terhadap kongres Amerika Serikat yang mencapai 11 persen. Meski tingkat kepuasannya rendah namun tingkat keterpilihan anggotanya ada yang mencapai 96 persen.

Ia pun menilai angka kepuasan terhadap DPR RI lebih baik daripada DPR di beberapa negara lain.

"Negara-negara lain ada yang kisaran 20 persen. Hampir jarang yang lewat 50 persen," tuturnya.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada posisi paling buncit terkait tingkat kepuasan masyarakat.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyebutkan, hanya 34 persen publik yang merasa puas dengan kinerja DPR. Urutan tersebut merupakan yang paling bawah di antara 13 institusi demokrasi dan penegak hukum yang disurvei.

Adapun saat dirinci, hanya 36 persen publik yang merasa puas dengan pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan, 35 persen puas dengan penyusunan Undang-undang, 33 persen puas dengan perumusan rencana anggaran negara, dan hanya 29 persen yang puas dengan penyerapan aspirasi publik di DPR.

"Tingkat kepuasan pada bidang ini tergolong sangat rendah bagi institusi demokrasi sekelas DPR RI," kata Hanta dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/27/21211921/kepuasan-dpr-terhadap-dpr-rendah-fadli-zon-sebut-ada-progres

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.