Kepuasan DPR Terhadap DPR Rendah, Fadli Zon Sebut Ada Progres

Fadli menyikapi hasil survei nasional Poltracking Indonesia yang menempatkan DPR pada posisi paling buncit di antara 13 institusi demokrasi dan penegak hukum yang disurvei.

Berdasarkan hasil survei tersebut, hanya 34 persen publik yang merasa puas dengan kinerja DPR.

"Masukan itu kan bisa menjadi bahan untuk introspeksi," kqta Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Namun, ia menilai tingkat kepuasan publik terhadap DPR cenderung membaik. Sebab, kasus-kasus besar yang menyeret nama anggota DPR pada periode saat ini lebih sedikit ketimbang periode 2009-2014 lalu.

"Itu juga perlu dilihat sebagai sebuah progres bahwa tidak banyak kasus. Kasus yang dianggap kasus besar itu tidak terjadi pada masa periode ini," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Di samping itu, Fadli mengatakan bahwa hal serupa terjadi di parlemen beberapa negara lainnya, baik negara maju maupun berkembang.

Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja parlemen. Daya kritik masyarakat juga dianggap lebih tinggi kepada lembaga legislatif ketimbang eksekutif.

Namun, hal itu tak lantas berpengaruh pada tingkat elektabilitas seorang anggota legislatif.

Fadli mencontohkan kepuasan terhadap kongres Amerika Serikat yang mencapai 11 persen. Meski tingkat kepuasannya rendah namun tingkat keterpilihan anggotanya ada yang mencapai 96 persen.

Ia pun menilai angka kepuasan terhadap DPR RI lebih baik daripada DPR di beberapa negara lain.

"Negara-negara lain ada yang kisaran 20 persen. Hampir jarang yang lewat 50 persen," tuturnya.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada posisi paling buncit terkait tingkat kepuasan masyarakat.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyebutkan, hanya 34 persen publik yang merasa puas dengan kinerja DPR. Urutan tersebut merupakan yang paling bawah di antara 13 institusi demokrasi dan penegak hukum yang disurvei.

Adapun saat dirinci, hanya 36 persen publik yang merasa puas dengan pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan, 35 persen puas dengan penyusunan Undang-undang, 33 persen puas dengan perumusan rencana anggaran negara, dan hanya 29 persen yang puas dengan penyerapan aspirasi publik di DPR.

"Tingkat kepuasan pada bidang ini tergolong sangat rendah bagi institusi demokrasi sekelas DPR RI," kata Hanta dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).