Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen

Kompas.com - 26/11/2017, 16:18 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo dan Prabowo Subianto diprediksi akan bersaing ketat jika keduanya kembali berhadapan langsung (head to head) pada Pemilu Presiden 2019.

Hasil tersebut berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia terkait peta elektoral 2019.

Pada simulasi dua kandidat, elektabilitas Jokowi unggul dengan 53,2 persen, sedangkan Prabowo 33 persen.

"Jadi, data sementara yang paling memungkinkan baru bisa dua poros koalisi di 2019. Kecuali, ada dinamika. Dua capres yang paling potensial masih seperti 2014," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR saat menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

(Baca juga: 10 Capres dengan Elektabilitas Tertinggi Menurut Survei PolMark)

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR saat menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR saat menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).
Namun, angka tersebut dianggap belum aman untuk Jokowi. Hanta kemudian menyampaikan hasil survei terkait kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi, yakni 68 persen.

Begitu pula dengan kepuasan terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan 64,8 persen.

Artinya, ada selisih sekitar 15 persen antara kepuasan kinerja dan elektabilitas Jokowi.

"Itu yang mungkin menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pak Jokowi untuk menarik modal awal. Rumusnya, mestinya yang puas memilih kembali Pak Jokowi untuk kembali bertarung," tuturnya.

(Baca juga : Ditanya soal Kembali Jadi Capres, Prabowo Tertawa Sambil Tepuk Tangan)

Hal lainnya, elektabilitas Jokowi dianggap belum aman karena pemilu masih berlangsung pada 2019.

Jika mengacu pada elektabilitas presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang Pemilu 2009, angkanya mencapai 60 hingga 70 persen.

Dengan modal elektabilitas tersebut, SBY bisa memenangkan pemilu satu putaran.

"(Jokowi) secara elektabilitas potensial masih tinggi dari Pak Prabowo, tapi belum aman secara elektoral," kata Hanta.

(Baca juga : Hasil Survei Tunjukkan Tren Positif, Demokrat Yakini Kiprah AHY di 2019)

Posisi Jokowi, menurut dia, bisa terancam oleh kemuncilan "kuda hitam" jika ada penantang baru di luar Prabowo yang elektabilitasnya bisa melesat melebihi 10 persen.

Maka figur tersebut berpotensi menjadi calon presiden yang kuat.

"Tapi dari data survei, belum ada nama baru selain Jokowi dan Prabowo yang dua digit. Artinya belum ada potensi muncul kuda hitam. Kita tunggu sampai Agustus 2018," ujar dia.

Adapun pada simulasi lima kandidat, Jokowi memperoleh angka 51,8 persen dan Prabowo 27 persen.

Empat kandidat lainnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (3,6 persen), Gatot Nurmantyo (3,2 persen), dan Anies Rasyid Baswedan (2,8 persen).

Sementara 11,6 persennya menyatakan tidak tahu atau tak menjawab.

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi selama 8 hingga 15 November 2017.

Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of eror +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Nama Agus Harimuti Yudhoyono termasuk nama teratas dalam figur calon wakil presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com