Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Mulyadi: Semua Orang Ingin Golkar Berubah, tetapi...

Kompas.com - 25/11/2017, 15:04 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi terus menyuarakan agar partainya segara menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Semua orang (publik) ingin Golkar ini berubah, cuma persoalannya ada yang kader seperti saya dan temen-teman (mendukung), ada yang hati-hati, ada juga yang bisa jadi takut terjadi perubahan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Hingga saat ini, pengaruh Setya Novanto di Golkar dinilai banyak pihak masih kuat. Hal itu menyusul keputusan rapat pleno Golkar yang mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan Ketua DPR.

(Baca juga : Menurut Wasekjen Golkar, Ini Dua Alasan Munaslub Harus Dipercepat)

Meski begitu, Dedi mengatakan, ada sekitar 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar sudah sepakat akan mendorong Munaslub. Rencananya, 20 DPR itu akan segera mengusulkan Munaslub ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar.

Saat ditanya soal kapan waktu terbaik menggelar Munaslub, Dedi menyerahkannya kepada DPP. DPD, tutur dia, akan mendukung bila DPP memutuskan untuk menggelar Munaslub.

"Golkar partai milik publik. Milik kader. Bukan milik orang per orang makanya kami inginkan ada perubahan. Sebab keadaan hari ini membebani Partai Golkar. Bebannya sangat berat, ektabilitas turun, publik makin tidak percaya. Maka, kita lepaskan beban ini dengan gelar munas," kata dia.

(Baca juga : DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub)

Sebelumnya, Analis politik Gun Gun Heryanto menilai, elektabilitas Partai Golkar akan rontok bila terus menerus berkutat dengan persoalan Ketua Umumnya, Setya Novanto.

Hal itu berkaca kepada masalah Partai Beringin tersebut pada 2015 silam saat dirundung konflik internal. Dari Pilkada 264 daerah, Golkar hanya menang di 54 daerah saja.

Akibat pengaruh Setya Novanto yang masih kuat, Gun Gun menilai Golkar sedang menghadapi tantangan komunikasi politik di internal. Sebab, konsolidasi internal partai lebih berwarna personal dibanding institusional.

Kompas TV Rapat yang dipimpin Aburizal Bakrie berlangsung tertutup bagi media.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com