Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Jatim, PAN Berencana Bentuk Koalisi Baru Tanpa Perwakilan NU

Kompas.com - 25/11/2017, 06:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai tak perlu mengusung tokoh yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama untuk memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur. Berkaca dari pengalaman selama ini, kata dia, tidak ada satu pun Gubernur Jatim yang merupakan tokoh NU.

"Secara historis tidak ada figur NU yang menjadi gubernur di Jatim, apakah kali ini akan pecah telor akan kita coba lihat. Tapi kalau kita gunakan rekam jejak Pilgub di Jatim begitulah kenyataannya," kata Eddy di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Oleh karena itu, PAN percaya diri membuat poros baru dalam Pilgub Jatim 2018. Poros baru ini nantinya melawan dua tokoh NU yang sudah lebih dulu mencalonkan diri, yakni Syaifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga : Emil Diminta Mundur dari PDI-P karena Maju Pilgub Jatim Diusung Partai Lain

Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang berpasangan dengan Azwar Anas saat ini diusung oleh PKB dan PDI-P. Sementara Khofifah berpasangan dengan Emil Dardak diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Eddy mengatakan, PAN bisa menggandeng partai yang belum menentukan pilihan seperti Gerindra dan PKS untuk membentuk poros baru.

"Jadi bagi kami untuk membuat poros tengah yang tidak merepresentasikan kader NU kemungkinan untuk bertarung dan menang pertarungan relatif tinggi," ucap Eddy.

Baca juga : Kapan Khofifah Akan Minta Izin Jokowi untuk Maju Pilgub Jatim?

Eddy mengatakan, PAN saat ini mempertimbangkan tiga nama dari internal partai yang dipertimbangkan untuk diusung dalam Pilgub Jatim. Mereka adalah Bupati Brojonegoro Suyoto, Bupati Lamongan dua periode Masfuk, dan anggota DPR RI yang juga penyanyi, Anang Hermansyah.

Siapa yang dipilih, akan sangat tergantung dengan komunikasi yang dibangun dengan Gerindra dan PKS.

"Nanti akan dikaji dan hasil kajian kita pertimbangkan masing masing di DPP," ucap Eddy.

Di parlemen Jatim, Partai Gerindra memiliki 13 kursi, PAN 7 kursi, dan PKS memiliki 6 kursi. Jumlah tersebut lebih dari syarat minimal mengusung pasangan calon di Pilkada Jatim, yakni 20 kursi. 

Kompas TV Pilgub 2018 Jatim dan Jabar mulai ramai dukungan partai-partai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com